Kementerian Kesehatan Vietnam mengusulkan penambahan 22 penyakit dan kelompok penyakit yang dapat diperiksa serta ditangani di fasilitas khusus pengobatan tradisional dan rehabilitasi. Usulan itu mencakup penyakit Parkinson, dampak stroke, varises, hingga sejumlah keluhan yang muncul setelah terapi kanker. Rancangan aturan tersebut masih meminta masukan dan belum berlaku sebagai ketentuan final.
Perubahan itu disiapkan dalam rancangan revisi Surat Edaran 01/2025/TT-BYT, yang mengatur pelaksanaan sejumlah ketentuan Undang-Undang Asuransi Kesehatan. Pemerintah Vietnam juga mengusulkan penyeragaman nama dan kode penyakit agar sesuai dengan Klasifikasi Penyakit Internasional ICD-10. Langkah ini ditujukan untuk menyelaraskan praktik medis, pembayaran asuransi, dan pengelolaan data.
Daftar penyakit mencakup gangguan saraf hingga keluhan pascakanker
Kelompok penyakit yang diusulkan tersebar di sejumlah bidang. Untuk gangguan neurologis, daftar itu mencakup cerebral palsy, hemiplegia, paraplegia, quadriplegia, penyakit Parkinson, serta kelumpuhan atau gangguan gerak akibat pengobatan kanker. Dampak penyakit serebrovaskular, termasuk sekuele stroke, juga masuk dalam usulan.
Pada kelompok peredaran darah, pemerintah mengusulkan penambahan sekuele penyakit serebrovaskular dan varises pada tungkai. Daftar tersebut juga memuat kondisi pada sistem pencernaan, kulit dan jaringan bawah kulit, sistem muskuloskeletal, saluran kemih dan organ genital, serta gejala fungsional dan fisik.
Perhatian khusus diberikan pada dampak pengobatan kanker, baik setelah kemoterapi, radioterapi maupun operasi. Kondisi yang tercantum antara lain kerusakan kulit dan jaringan bawah kulit, nyeri sendi, kekakuan sendi dan keterbatasan gerak, kekakuan otot atau jaringan ikat, gangguan fungsi usus dan kandung kemih, gangguan sensorik, nyeri terkait kanker, serta suara serak setelah operasi.
Usulan juga mencakup sejumlah penyakit lain
Di luar gangguan saraf dan dampak terapi kanker, rancangan itu memasukkan sekuele tuberkulosis, proktitis akibat radiasi, wasir dan trombosis vena perianal, fibrosis serta sirosis hati, dan degenerasi tulang belakang yang disertai kerusakan akar saraf. Sistitis akibat radiasi, pembesaran prostat, serta mulut kering yang tidak spesifik turut disebutkan.
Jika disetujui, daftar tersebut akan menjadi dasar bagi fasilitas khusus pengobatan tradisional dan rehabilitasi untuk mendiagnosis serta menangani kondisi-kondisi yang tercantum. Rancangan aturan juga mengusulkan agar pasien yang perawatannya sudah stabil, atau yang kondisinya sesuai dengan persyaratan profesional, dapat dipindahkan ke fasilitas tingkat dasar untuk pemantauan dan perawatan lanjutan.
Dalam rancangan perubahan lain, sejumlah pasien dapat langsung mengakses layanan spesialis tanpa surat rujukan dan tetap menerima manfaat asuransi kesehatan 100 persen. Usulan itu berkaitan dengan daftar penyakit yang memenuhi syarat untuk dirujuk langsung. Kementerian juga mengusulkan perubahan kriteria bagi beberapa kondisi, termasuk diabetes tipe 1 pada pasien di bawah usia 18 tahun yang mengalami komplikasi atau kerusakan organ.
Perluasan layanan berjalan beriringan dengan manfaat asuransi
Perluasan akses pengobatan tradisional menjadi bagian dari rencana Vietnam untuk mengintegrasikan layanan tradisional dan modern. Keputusan Perdana Menteri Nomor 1893/QD-TTg menetapkan sasaran peningkatan tingkat penggantian biaya obat herbal dan obat tradisional dari dana asuransi kesehatan menjadi sedikitnya 20 persen pada 2025 dan 30 persen pada 2030.
Saat ini, daftar obat tradisional yang ditanggung asuransi kesehatan di Vietnam mencakup 229 kelompok obat tradisional dan herbal serta 349 bahan obat tradisional. Sebagai pembanding, daftar obat modern memuat lebih dari 1.000 bahan aktif dan 59 obat radioaktif. Pada 2024, biaya obat tradisional yang ditanggung asuransi tercatat sekitar 6 persen dari total pengeluaran obat.
Kementerian Kesehatan Vietnam berulang kali menerima permintaan masyarakat untuk memperluas daftar obat tradisional dan berbahan herbal yang dapat ditanggung. Rancangan perubahan Surat Edaran 01/2025 diharapkan mulai berlaku pada 1 April 2027, tetapi tanggal tersebut masih bergantung pada proses penyusunan dan pengesahan aturan. Perluasan daftar penyakit dan obat akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan kebijakan berikutnya.




