Penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi salah satu pokok gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kepala Desa Prawatan, Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Sajogyo Institute dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari (KEN8) meminta sejumlah aturan terkait pelaksanaan program itu diuji.
Permohonan tersebut disampaikan di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Para pemohon didampingi Koalisi Gugat Kopdes Merah-Putih. Mereka menilai kebijakan yang mengarahkan desa menjalankan program pemerintah pusat berisiko mengurangi keleluasaan desa menentukan penggunaan anggaran dan kebutuhan pembangunan.
Seperti dilaporkan Hukumonline dan IDN Times, pengujian mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Persoalannya bukan semata pembentukan koperasi, melainkan juga siapa yang menanggung pembiayaan dan seberapa besar warga dapat mengendalikan usaha bersama tersebut.
Pemohon soroti perubahan alokasi Dana Desa
Salah satu ketentuan yang diminta untuk dibatalkan adalah Pasal 134 ayat 3 UU HKPD. Pasal itu memberi pemerintah kewenangan menetapkan fokus penggunaan Dana Desa berdasarkan prioritas nasional setiap tahun. Menurut pemohon, pengaturan tersebut dapat membatasi ruang desa dalam menyusun anggaran sesuai hasil musyawarah dan kebutuhan setempat.
Permohonan juga mempersoalkan penyesuaian alokasi Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Dalam perhitungan yang disampaikan para pemohon, penyesuaian untuk mendukung pelaksanaan Kopdes Merah Putih mencapai 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan total Rp34,57 triliun.
Dampaknya, menurut data yang dicantumkan dalam permohonan, Dana Desa Prawatan yang pada 2025 lebih dari Rp1 miliar menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026. Desa itu masih perlu membiayai kebutuhan warga, termasuk layanan pendidikan anak usia dini dan dukungan untuk guru PAUD. Angka tersebut merupakan gambaran yang diajukan pemohon, bukan kesimpulan MK mengenai dampak kebijakan.
Perwakilan kuasa hukum, Muhamad Saleh, menilai prioritas pembangunan tidak bisa diseragamkan dari pusat. Desa dapat memiliki kebutuhan yang berbeda, sementara keputusan warga melalui musyawarah berisiko kehilangan pengaruh jika anggaran diarahkan untuk memenuhi target program nasional.
Risiko pembiayaan diminta tidak dialihkan ke desa
Para pemohon meminta agar setiap penugasan pemerintah kepada desa disertai anggaran yang memadai dari pihak pemberi tugas. Dana untuk menjalankan penugasan, menurut permohonan, harus disediakan secara khusus dan tidak diambil dari pendapatan yang dibutuhkan desa untuk mengurus kewenangannya sendiri.
Mereka juga meminta risiko keuangan program tidak dibebankan kepada desa melalui pengurangan Dana Desa atau penggunaan aset desa sebagai jaminan. Permintaan itu berkaitan dengan kekhawatiran bahwa desa tetap menanggung konsekuensi pembiayaan apabila pelaksanaan koperasi tidak berjalan sesuai rencana.
Direktur CELIOS Bhima Yudhistria, sebagaimana diberitakan IDN Times, meminta pemerintah menjelaskan pengaruh kebijakan tersebut terhadap kemampuan desa membiayai layanan dan pembangunan. Dalam permohonan, para pemohon turut mengutip kajian CELIOS yang memproyeksikan risiko gagal bayar Rp85,96 triliun selama enam tahun pada skema pembiayaan yang diteliti. Angka itu merupakan proyeksi risiko, bukan nilai gagal bayar yang sudah terjadi.
Model koperasi dan hak anggota ikut diuji
Gugatan juga mempertanyakan cara pembentukan dan pengelolaan koperasi. Para pemohon menilai instruksi pemerintah yang seragam dapat mengurangi ruang warga menentukan usaha yang sesuai dengan kondisi desa. Mereka meminta perlindungan bagi koperasi maupun usaha warga yang telah berjalan.
Dalam perkara ini, pemohon menguji ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Mereka merujuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 dan memberlakukan kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara. Menurut kuasa hukum, pembaruan aturan koperasi perlu menjaga kesukarelaan, kewenangan rapat anggota, dan kemandirian pengelolaan.
Koalisi pendamping terdiri atas CELIOS, Themis Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, Trend Asia, Koperasi Indonesia Baru, dan Solidaritas Perempuan. Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menilai aturan yang mengatur prioritas anggaran desa, penugasan pemerintah, musyawarah desa, serta prinsip dan pembinaan koperasi. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh atas program dan larangan penggunaan Dana Desa untuk menopangnya.




