Pemerintah Malaysia menyatakan belum menemukan bukti konklusif bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki hubungan dengan negaranya bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur membuka kajian mengenai kemungkinan menuntut kompensasi atas kabut asap lintas batas yang berdampak ke Malaysia.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam pembahasan anggaran kementeriannya di Dewan Rakyat, Rabu, 28 Oktober. Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip media Malaysia The Star, kementeriannya telah menelaah persoalan tersebut bersama Kementerian Perkebunan dan Komoditas.
Bantahan pemerintah Malaysia muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut 21 perusahaan terkait Malaysia diduga terlibat dalam karhutla Indonesia. Temuan itu tercantum dalam laporan pemetaan Walhi berjudul Siapa di Balik Kebakaran Ini atau Who are Behind the Fires, yang mengulas kebakaran sepanjang Januari hingga Desember tahun ini.
Bantahan belum menutup pemeriksaan perusahaan
Perbedaan antara laporan organisasi lingkungan dan sikap pemerintah Malaysia berpusat pada standar bukti. Walhi menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan, sedangkan Kurup menyatakan penelaahan pemerintahnya belum menghasilkan bukti yang dapat memastikan tanggung jawab perusahaan perkebunan yang terafiliasi dengan Malaysia.
Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan temuan Walhi. Namun, bahan yang disampaikan pemerintah Malaysia juga belum menunjuk perusahaan tertentu atau menjelaskan pemeriksaan atas masing-masing dugaan. Dengan demikian, keterkaitan perusahaan dan pertanggungjawaban atas kebakaran masih menjadi pokok yang memerlukan pembuktian.
Malaysia turut membahas usulan untuk membatasi akses pendanaan bagi perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Kurup menyebut gagasan itu perlu ditelaah lebih jauh, termasuk soal landasan hukum, ukuran pembuktian, yurisdiksi, serta kemungkinan dampaknya terhadap sektor keuangan. Belum ada keputusan mengenai penerapan pembatasan tersebut.
Perdebatan soal pembiayaan juga terkait dengan pertanyaan tentang cara menetapkan tanggung jawab lintas negara. Perusahaan yang beroperasi atau memiliki hubungan dengan lebih dari satu negara dapat memunculkan persoalan yurisdiksi, sedangkan tindakan pembatasan pendanaan membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurup belum menyampaikan hasil akhir kajian atas aspek-aspek itu.
Kompensasi masih berupa opsi yang dikaji
Malaysia juga mempertimbangkan kemungkinan menempuh mekanisme hukum internasional untuk meminta kompensasi atau ganti rugi atas dampak kabut asap. Namun, langkah tersebut belum diumumkan sebagai tuntutan resmi. Dalam pemberitaan Free Malaysia Today yang dikutip CNN Indonesia, Kurup menjelaskan bahwa perjanjian ASEAN tentang polusi kabut asap lintas batas tidak menyediakan jalur khusus bagi klaim kompensasi internasional.
Pemerintah Malaysia, menurut Kurup, masih terbuka untuk menilai apakah mekanisme lain dalam hukum internasional dapat digunakan. Ia juga menilai kajian mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas, dan kegiatan ekonomi diperlukan sebelum pemerintah menentukan tindakan berikutnya.
Perbedaan antara opsi hukum dan keputusan resmi ini penting. Pembicaraan mengenai kompensasi menunjukkan bahwa dampak asap sedang dipertimbangkan sebagai persoalan lintas batas, tetapi belum menjelaskan siapa yang akan menjadi pihak tergugat, berapa nilai kerugian, atau mekanisme apa yang bakal ditempuh. Informasi mengenai unsur-unsur itu belum disampaikan dalam laporan yang tersedia.
Usulan kerja sama ASEAN kembali mengemuka
Di Malaysia, anggota parlemen untuk wilayah Bagan, Lim Guan Eng, sebelumnya mengusulkan pembentukan gugus tugas permanen ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Usulan pada 15 Oktober itu melibatkan kerja sama Singapura, Filipina, dan Indonesia. Lim juga mengajukan agar gugus tugas didukung tim penyelamat yang bersiaga sepanjang tahun dan dapat merespons kebakaran.
Dalam usulannya, Lim menyebut area terdampak karhutla di Indonesia mencapai 300.000 hektare tahun ini. Angka tersebut disebut 70 persen lebih besar dibandingkan 2023. Data itu disampaikan dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap kebakaran dan kabut asap di kawasan, bukan sebagai penetapan tanggung jawab perusahaan tertentu.
Malaysia juga berulang kali mengkaji kemungkinan membuat undang-undang khusus polusi kabut asap lintas batas, yang disebut Kurup serupa dengan aturan di negara tetangga. Sejauh ini, pemerintah belum menetapkan bentuk regulasi maupun mekanisme kompensasi yang akan dipilih. Kajian atas dampak asap, dasar hukum, dan bukti keterlibatan perusahaan menjadi bagian dari pertimbangan sebelum langkah lanjutan diumumkan.




