Sekitar 30 pabrik garmen di Ashulia, Bangladesh, menghentikan kegiatan setelah demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka. Aksi pada Sabtu itu juga memicu bentrokan dengan polisi dan mengganggu lalu lintas di sejumlah kawasan industri.
Pemerintah Bangladesh merespons dengan rencana membentuk dewan pengupahan pada Minggu, 1 November 2026. Dewan tersebut akan meninjau kembali struktur gaji pekerja industri pakaian jadi, sektor yang menjadi andalan ekspor negara itu. Informasi mengenai rencana pemerintah dan aksi buruh tersebut dilaporkan CNBC Indonesia, mengutip Reuters.
Tuntutan upah lebih dari dua kali lipat
Upah minimum bulanan pekerja garmen saat ini tercatat 12.500 taka. Tuntutan menjadi 30.000 taka berarti kenaikan sekitar 140 persen dari angka yang berlaku. Menurut laporan Reuters yang dikutip CNBC Indonesia, buruh menyatakan penghasilan mereka tertekan oleh kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari.
Beban yang disebut pekerja mencakup harga bahan pokok, tempat tinggal, transportasi, serta layanan kesehatan. Mereka menilai gaji yang berlaku tidak lagi memadai untuk menghadapi pengeluaran tersebut. Tuntutan kenaikan upah pun menjadi pemicu utama rangkaian demonstrasi di kawasan produksi garmen.
Di Ashulia, salah satu pusat manufaktur di pinggiran Dhaka, sekitar 30 pabrik meliburkan operasional pada Sabtu. Kepala Kepolisian Industri Ashulia, Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, menyampaikan informasi mengenai penghentian kegiatan itu. Laporan yang sama menyebut ratusan pekerja juga memblokir persimpangan utama di ibu kota, sementara aksi di kawasan lain menghambat lalu lintas dan aktivitas pabrik.
Bentrokan menambah tekanan pada industri
Ketegangan di Ashulia meningkat ketika demonstran berhadapan dengan aparat. Sejumlah orang, termasuk anggota kepolisian, dilaporkan terluka. Polisi menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa. Informasi yang tersedia tidak merinci jumlah korban maupun tingkat luka yang dialami mereka.
Ariful Haque Chowdhury, Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh, mengatakan pemerintah akan meresmikan dewan pengupahan setelah berkonsultasi dengan perwakilan serikat pekerja dan pelaku industri. Pemerintah berharap pembahasan itu dapat meredakan ketegangan. Chowdhury juga meminta para buruh kembali bekerja, dengan alasan peninjauan struktur upah telah menjawab tuntutan utama mereka.
Ia memperingatkan bahwa penghentian produksi yang berlarut-larut dapat menghambat pengiriman barang ke luar negeri. Jika pengiriman tertunda, pembayaran dari pembeli internasional juga berisiko mundur. Dampaknya dapat dirasakan perusahaan maupun pekerja, terutama bila pabrik kehilangan pemasukan selama kegiatan produksi terganggu.
Taruhan besar bagi ekspor Bangladesh
Besarnya kepentingan ekonomi menjadikan perselisihan upah ini lebih dari sekadar masalah hubungan kerja. Industri garmen mempekerjakan sekitar empat juta orang dan menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor Bangladesh. Produk dari sektor tersebut dipasok kepada sejumlah merek fesyen ternama di negara-negara Barat.
Bangladesh merupakan produsen pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China. Industri ini juga berkontribusi sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Karena itu, gangguan pabrik berpotensi merembet ke jadwal ekspor, meski dampak lebih lanjutnya belum dirinci dalam laporan.
Produsen sendiri menghadapi kenaikan biaya produksi, gangguan pasokan gas dan listrik yang terjadi berkala, serta ketidakpastian pasar energi terkait ketegangan di Timur Tengah. Situasi tersebut menambah tekanan pada perusahaan ketika pekerja meminta kenaikan upah. Pemerintah kini perlu mempertemukan tuntutan buruh dengan kemampuan industri melalui dewan pengupahan yang dijadwalkan dibentuk pada Minggu.




