Warga Sidoarjo yang masih memiliki tunggakan pajak daerah mendapat waktu hingga 30 Maret 2027 untuk melunasi pokok pajak tanpa membayar denda keterlambatan. Program penghapusan denda yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu berlaku mulai 5 November 2026.
Kebijakan tersebut memberi keringanan pada komponen denda, bukan menghapus kewajiban pokok pajaknya. Karena itu, wajib pajak yang memanfaatkan program tetap perlu melunasi pokok sesuai tagihan. Pemkab berharap kesempatan ini digunakan untuk menyelesaikan tunggakan sekaligus memperbaiki kepatuhan pembayaran.
Seperti dilaporkan Mattanews.co, program dijalankan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Cakupannya meliputi sejumlah jenis pajak daerah, tetapi batas masa pajak yang memperoleh pembebasan tidak sama untuk setiap jenis.
Jenis pajak dan batas tunggakan yang mendapat keringanan
Pembebasan denda mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026. Warga yang memiliki kewajiban pada dua jenis pajak tersebut dapat menggunakan periode program untuk membayar pokok tanpa denda.
Jenis lainnya masuk dalam kelompok Pajak Daerah Lain (PDL). Di dalamnya terdapat Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT yang disebut dalam program meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Untuk PDL, ketentuannya berbeda dari PBB-P2 dan BPHTB. Penghapusan denda berlaku bagi tunggakan sampai dengan Tahun Pajak 2025, termasuk masa pajak Januari hingga September 2026. Dengan demikian, warga perlu mencocokkan jenis pajak dan masa tunggakan sebelum mengandalkan keringanan tersebut.
Batas waktu program secara umum adalah 30 Maret 2027. Namun, masa pajak yang dicakup tetap mengikuti ketentuan masing-masing kelompok. Informasi tentang rincian program dapat diakses melalui kanal BPPD Kabupaten Sidoarjo di bit.ly/BPPDKabSidoarjo atau dengan memindai kode QR yang disediakan.
Pembayaran tersedia lewat kanal digital dan gerai
Pemkab menyediakan beberapa pilihan pembayaran. Wajib pajak dapat menggunakan layanan perbankan, gerai ritel modern, atau pembayaran digital melalui QRIS dan virtual account. Pilihan tersebut ditujukan untuk memudahkan warga menuntaskan kewajiban tanpa harus terpaku pada satu metode pembayaran.
Informasi yang tersedia belum merinci prosedur pengajuan khusus untuk memperoleh pembebasan denda. Warga yang membutuhkan kepastian mengenai tagihan atau kecocokan masa pajak dapat merujuk kanal informasi BPPD yang dicantumkan pemerintah daerah. Yang jelas, pokok pajak tetap harus dibayar agar tunggakan dapat diselesaikan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa penghapusan denda dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dan memberi kesempatan menyelesaikan kewajiban. Pemerintah daerah juga berharap kebijakan tersebut mendorong kesadaran membayar pajak, bukan sekadar dimanfaatkan untuk menunda pembayaran hingga batas akhir.
Penerimaan pajak dikaitkan dengan layanan publik
Menurut Subandi, pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah mengaitkan penerimaan itu dengan dukungan bagi infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan. Ia juga menyebut pemerataan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan sebagai beberapa bidang yang ditopang pembangunan daerah.
Harapan pemerintah, pelunasan tunggakan selama periode keringanan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan daerah. Bagi warga, batas akhir program dan perbedaan cakupan masa pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum pembayaran dilakukan.
Program pembebasan denda dijadwalkan berlangsung sampai 30 Maret 2027. BPPD Kabupaten Sidoarjo menyediakan laman informasi dan kode QR bagi masyarakat yang memerlukan keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.




