Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta Jaksa Agung Dusuki Mokhtar menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk menjelaskan penundaan pemindahan Najib Razak ke tahanan rumah. Permintaan itu muncul setelah istana memperingatkan pemerintah agar tidak menunda pelaksanaan pengampunan bersyarat terhadap mantan perdana menteri tersebut.
Anwar menyatakan keputusan Sultan harus dihormati. Namun, pemerintah masih perlu memastikan dampaknya terhadap hukuman Najib dalam perkara lain. Jaksa Agung diminta menerangkan persoalan hukum itu kepada Sultan sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya. CNN Indonesia melaporkan, Anwar juga mengatakan klarifikasi dapat memerlukan waktu beberapa hari karena persoalan tersebut perlu dirujuk ke pengadilan.
“Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB,” kata Anwar.
Ketegangan ini berpusat pada perintah pengampunan yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di rumah. Najib, yang dipenjara sejak Agustus 2022, sebelumnya dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta dari perusahaan yang terkait dengan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dua perkara membuat status hukuman Najib rumit
Hukuman awal Najib dalam perkara SRC adalah 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Pada 2024, pengampunan kerajaan memangkas masa hukumannya menjadi enam tahun dan dendanya menjadi RM50 juta. Perintah pengampunan bersyarat yang diberikan Sultan Ibrahim pada September lalu kemudian membuka kemungkinan Najib menjalani sisa hukuman tersebut sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Persoalannya, Najib juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam perkara korupsi dan pencucian uang 1MDB. Hukuman itu diperintahkan mulai dijalani setelah ia menuntaskan hukuman dalam kasus SRC. Najib mengajukan banding, tetapi pada 14 Oktober Pengadilan Tinggi menolak permintaannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman tersebut.
Karena itu, status hukuman SRC menjadi penentu. Jika hukuman tersebut masih berjalan, Najib berpeluang menghabiskan sisanya di rumah sampai Agustus 2028 sebelum menjalani hukuman 1MDB. Namun, jika hukuman SRC dianggap telah selesai secara hukum, hukuman 15 tahun dalam perkara 1MDB bisa langsung berlaku. Kejaksaan Agung meminta kepastian pengadilan mengenai dampak pembayaran denda RM50 juta terhadap status hukuman itu.
Ada perbedaan keterangan dalam laporan CNN Indonesia mengenai siapa yang membayar denda tersebut. Satu laporan menyebut UMNO, partai yang pernah dipimpin Najib, telah membayar RM50 juta sebagai bagian dari persyaratan pengampunan. Laporan lainnya menyebut Surat Putusan Pembebasan dari Pengadilan Tinggi terbit setelah Najib membayar denda itu. Namun, kedua laporan sama-sama mencatat pembayaran tersebut berkaitan dengan munculnya pertanyaan hukum yang kini diminta dijelaskan.
Istana tegaskan pengampunan tak terkait perkara lain
Sebelum Anwar meminta Jaksa Agung menghadap Sultan, istana menyatakan ketentuan pengampunan itu jelas dan tidak berkaitan dengan perkara-perkara Najib lainnya. Sultan juga memperingatkan agar keputusan tersebut tidak ditafsirkan dengan cara yang menimbulkan ketidakpastian atau tertunda berkepanjangan. Peringatan itu disampaikan setelah rencana memindahkan Najib dari Penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur batal.
Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan. Namun, Kejaksaan Agung meminta penundaan, dengan alasan masih ada persoalan hukum yang perlu diselesaikan. Lembaga itu menegaskan langkah tersebut bukan upaya menentang pengampunan kerajaan. Tim hukum Najib, Shafee & Co, sebaliknya menuduh Jaksa Agung melampaui kewenangan dan mengabaikan titah Sultan.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan Kementerian Penjara telah menyerahkan surat dari Pengadilan Tinggi kepada Kejaksaan Agung untuk memperoleh nasihat hukum. Menurut laporan Free Malaysia Today, kementerian menyerahkan penyelesaian persoalan penafsiran surat pengadilan kepada proses yang berlaku.
Polemik menambah tekanan bagi koalisi Anwar
Perselisihan tersebut juga menekan posisi politik Anwar. UMNO, yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahannya, mendesak agar pengampunan Najib segera dilaksanakan. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki menilai penundaan dapat mengarah pada pembangkangan terhadap keputusan kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengatakan sayap partainya akan membuat laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan itu.
Di sisi lain, pemerintah tidak menyatakan menolak kewenangan Sultan. Anwar menyerahkan penjelasan hukum kepada Jaksa Agung, sementara keputusan mengenai status hukuman Najib masih menunggu kepastian pengadilan. Jadwal pertemuan Dusuki dengan Sultan Ibrahim belum diumumkan. Hingga persoalan itu terjawab, rencana Najib menjalani tahanan rumah tetap tertunda.




