Benjamin Netanyahu kembali menawarkan pemerintahan persatuan nasional kepada Gadi Eisenkot, rival yang tengah merundingkan pembentukan pemerintahan baru Israel. Eisenkot menolak ajakan itu dan menilainya sebagai manuver politik, sementara perhitungan suara di Knesset membuka peluang bagi kubunya membentuk pemerintahan tanpa mayoritas mutlak.
Perselisihan tersebut mengemuka setelah pertemuan keduanya pada Kamis, 12 November 2026. Dalam pernyataan video pada Minggu, 15 November, Netanyahu mengatakan pertemuan itu memperkuat pandangannya bahwa Israel membutuhkan pemerintahan bersama untuk menghadapi ancaman keamanan, terutama dari Iran.
Seperti dilaporkan detikNews dengan mengutip AFP, Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri sementara. Eisenkot ditunjuk untuk menduduki jabatan perdana menteri pada 8 November dan kini menjalankan negosiasi pembentukan pemerintahan.
Ajakan Netanyahu dikaitkan dengan ancaman Iran
Netanyahu menyebut pemerintahan persatuan dapat menghadapi ancaman Iran dan menghilangkannya untuk selamanya. Ia juga menuding Iran tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap Israel. Pemerintahan yang ia usulkan, menurutnya, harus mencakup partai-partai yang mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.
Seruan itu disertai peringatan kepada Eisenkot agar tidak meneruskan rencana membentuk pemerintahan minoritas. Netanyahu menyebut rancangan tersebut sebagai pemerintahan darurat nasional, tetapi menganggapnya lemah dan berbahaya.
“Alih-alih mencoba membentuk pemerintahan yang lemah dan berbahaya… mari kita duduk bersama dalam satu ruangan, tanpa prasyarat apa pun, kesampingkan segala perbedaan dan aksi boikot, lalu capai kesepakatan demi keamanan dan masa depan negara ini,” kata Netanyahu.
Ajakan itu datang ketika Eisenkot sudah bergerak merundingkan pemerintahan. Karena itu, penolakan sang rival bukan semata soal perbedaan bentuk koalisi. Eisenkot menilai Netanyahu menawarkan perundingan yang sebenarnya telah berlangsung, sembari mengklaim menghendaki persatuan tetapi mendorong ketegangan.
Hitungan kursi memberi jalan bagi pemerintahan minoritas
Rencana Eisenkot bertumpu pada dukungan 48 anggota parlemen dari kubunya. Sebanyak 46 anggota lain berada di pihak Netanyahu. Dengan 120 kursi di Knesset, 26 anggota parlemen dari partai-partai Arab dan ultra-Ortodoks dapat memilih abstain.
Jika skenario abstain itu terjadi, pemerintahan Eisenkot berpeluang memperoleh pengesahan tanpa mengantongi mayoritas mutlak. Artinya, dukungan terhadap pemerintahannya tidak harus melampaui setengah dari seluruh anggota parlemen. Namun, jumlah suara yang tersedia juga membuat proses pembentukan pemerintahan sangat bergantung pada sikap kelompok-kelompok yang belum masuk ke dua kubu tersebut.
Susunan angka itu menjelaskan mengapa kedua pihak memberi perhatian besar pada cara pemerintahan dibentuk. Netanyahu menghendaki koalisi persatuan dengan partai-partai yang memenuhi syarat politik versinya. Eisenkot, sebaliknya, menempuh jalur pemerintahan minoritas yang memungkinkan pengesahan melalui abstainnya sebagian anggota parlemen.
Dalam tanggapannya, Eisenkot mengatakan Netanyahu mengetahui bahwa dirinya telah kalah dalam pemilihan umum. Ia menuduh ajakan bersatu itu tidak sejalan dengan sikap Netanyahu yang, menurutnya, justru memperbesar perpecahan.
“Tipu muslihat seperti ini tidak mempan terhadap saya,” ujar Eisenkot.
Negosiasi berlanjut di tengah saling tuding
Eisenkot sebelumnya dikenal sebagai mantan kepala staf militer, sebagaimana disebut dalam laporan detikNews. Kini, ia harus mengubah dukungan politik yang tersedia menjadi pemerintahan yang dapat disahkan. Sementara itu, Netanyahu masih berupaya membujuk rivalnya agar meninggalkan rencana tersebut dan berunding mengenai pemerintahan bersama.
Perdebatan keduanya memperlihatkan dua jalur yang berbeda untuk mengatasi kebuntuan politik: memperluas koalisi lewat kesepakatan persatuan atau mengandalkan dukungan terbatas dengan abstainnya anggota parlemen lain. Sampai laporan tersebut terbit, Eisenkot tetap menjalankan proses negosiasi, sedangkan Netanyahu belum menarik tawarannya untuk membentuk pemerintahan bersama.




