Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk menjaga keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Untuk ruas yang belum mencapai tingkat keekonomisan dan diperkirakan membutuhkan waktu panjang untuk mencapainya, BAKN menilai pengambilalihan oleh negara patut dipertimbangkan.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan usulan itu dalam keterangan resmi pada Sabtu (3/10/2026). Menurut dia, kebutuhan skema baru muncul seiring tidak adanya lagi pendanaan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Pemerintah, kata Herman, perlu mencari cara agar pembiayaan jalan tol tetap dapat berjalan, terutama untuk ruas yang belum layak secara ekonomi.
Ruas JTTS yang belum ekonomis jadi perhatian
Herman menilai kondisi ruas yang belum mencapai keekonomisan tidak bisa dilepaskan dari waktu yang dibutuhkan sampai jalan tersebut mampu menopang pembiayaannya. Dalam situasi seperti itu, ia menyebut pengambilalihan oleh negara sebagai salah satu alternatif. Usulan tersebut disampaikan sebagai pilihan pembiayaan, bukan keputusan bahwa seluruh ruas JTTS akan diambil alih.
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri,” ujar Herman. Ia menambahkan, ruas yang belum memenuhi kelayakan dan keekonomisan dapat membutuhkan waktu panjang sebelum kondisi tersebut tercapai.
BAKN juga menyoroti bahwa pengelolaan jalan tol bukan satu-satunya hal yang menentukan keekonomisan. Menurut Herman, jaringan JTTS masih terputus dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menjadi tantangan untuk meningkatkan jumlah pengguna jalan, yang diperlukan agar manfaat jaringan konektivitas dapat berkembang.
Skema pembiayaan bisa meniru TAC kereta api
Sebagai gambaran, Herman mencontohkan skema TAC di sektor perkeretaapian. Dalam contoh yang ia sampaikan, fasilitas perkeretaapian dibangun pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian penerimaan dari tiket menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kementerian tersebut.
Herman menilai pola serupa dapat dipertimbangkan untuk ruas tol yang belum memenuhi tingkat keekonomisan. Ia tidak merinci bentuk penerapan maupun tata cara pembiayaan yang akan digunakan. Contoh TAC itu ia ajukan sebagai rujukan untuk memikirkan skema bagi jalan tol, bukan sebagai kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah.
“Ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomisan,” kata Herman.
Perbandingan tersebut menempatkan peran pemerintah dalam pembangunan fasilitas dan pengaturan penerimaan sebagai bagian dari pembahasan. Namun, penerapannya pada JTTS perlu mempertimbangkan karakteristik jalan tol dan kebutuhan pembiayaan tiap ruas. BAKN mendorong adanya skema yang dapat menopang ruas yang belum ekonomis, terutama ketika dukungan PMN kepada BUMN tidak lagi tersedia.
Biaya pemeliharaan dan konektivitas ikut menentukan
Persoalan lain yang disoroti BAKN adalah biaya pemeliharaan. Pengeluaran itu tetap harus ditanggung meskipun suatu ruas belum mencapai tingkat keekonomisan. Herman mengatakan besarnya biaya pemeliharaan perlu masuk dalam perhitungan ketika pemerintah menentukan pola pembiayaan jalan tol ke depan.
Ia juga menyinggung temuan mengenai tata kelola yang dinilai belum efektif dan terjadinya kerugian. Dalam keterangannya, Herman menyatakan PMN tidak memasukkan pemeliharaan, sementara kebutuhan perawatan jalan tol tetap besar. Ia mempertanyakan sampai kapan kondisi tersebut berlangsung dan kapan ruas-ruas yang belum ekonomis dapat mencapai kelayakan.
Menurut Herman, peningkatan keekonomisan JTTS tidak cukup hanya mengandalkan pengelolaan jalan tol. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jaringan konektivitas juga diperlukan untuk mendorong jumlah pengguna. Dengan demikian, pembahasan pembiayaan berkaitan pula dengan bagaimana ruas-ruas tol terhubung dengan kegiatan ekonomi.
Usulan BAKN menempatkan dua persoalan secara bersamaan: pembiayaan ruas yang belum ekonomis dan kebutuhan menjaga jalan melalui pemeliharaan. Skema apa pun yang dipilih pemerintah perlu memperhitungkan keduanya, sekaligus melihat keterhubungan JTTS dengan pusat pertumbuhan. Langkah tersebut akan menentukan apakah jaringan tol dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dan meningkatkan manfaat konektivitasnya.




