Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah Indonesia mencapai swasembada pangan tiga tahun lebih cepat dari target 2029. Capaian itu, menurut Hashim, diraih tanpa membuka jutaan hektare sawah baru atau menebang hutan untuk memperluas lahan pertanian.
Dalam acara di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026), Hashim mengatakan rencana pencetakan sawah sempat memicu kekhawatiran di luar negeri. Pemerintah kala itu memperkirakan perlu tambahan lahan seluas 2 juta hingga 3 juta hektare, antara lain di Merauke, Kalimantan, dan wilayah lain.
Namun, kebutuhan perluasan tersebut tidak jadi direalisasikan. Hashim menyebut keberhasilan mencapai swasembada pangan tanpa membuka lahan baru sebagai prestasi yang patut diapresiasi, sekaligus jawaban atas kecemasan dunia mengenai kemungkinan pembukaan hutan primer.
Swasembada pangan tercapai tanpa perluasan sawah besar-besaran
Hashim menuturkan, kekhawatiran terhadap rencana itu sempat muncul di sejumlah kota dan lembaga internasional. London, New York, Hong Kong, hingga Tokyo disebut ikut mencermati kemungkinan Indonesia menebang hutan untuk mencetak sawah. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi nonpemerintah juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari langkah tersebut.
“Waktu itu dihitung-hitung perlu 2 juta sampai 3 juta hektare tambahan sawah di Merauke, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Ini menimbulkan kecemasan dan rasa gelisah di kalangan dunia internasional,” ujar Hashim.
Ia mengatakan, situasi kemudian berubah setelah pemerintah memastikan target ketahanan pangan dapat dicapai tanpa menjalankan rencana tersebut. Menurut Hashim, Kementerian Pertanian di bawah Amran mampu mewujudkan target yang semula dipatok pada 2029 tiga tahun lebih awal.
“Seharusnya Pak Prabowo memberikan target hingga 2029 kepada Pak Amran. Ternyata Kementerian Pertanian sudah bisa melaksanakannya tiga tahun lebih awal,” kata Hashim.
Hashim juga menyampaikan pemerintah tidak lagi memerlukan perluasan sawah seluas 2 juta hingga 3 juta hektare seperti yang pernah diperhitungkan. Ia menyebut keputusan itu diambil oleh Amran dan dirinya yang mengumumkannya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan, menurut Hashim, tidak harus ditempuh dengan mengubah kawasan hutan menjadi sawah.
Cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton
Salah satu indikator yang disampaikan Hashim untuk menggambarkan penguatan ketahanan pangan adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang disebut telah mencapai 5,3 juta ton. Ia juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada tahun ini dan menjadi negara pengekspor beras.
Hashim menyebut capaian tersebut mengubah pandangan internasional terhadap strategi pangan Indonesia. Negara-negara yang sebelumnya khawatir atas potensi pembukaan hutan, menurut dia, kini memberikan apresiasi karena Indonesia dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan tanpa ekspansi sawah secara besar-besaran.
“Pemerintah kita mendapat pujian luar biasa dari London, New York, dan berbagai pihak lainnya karena tidak perlu lagi memperluas lahan sawah untuk program cetak sawah maupun swasembada,” tuturnya.
Pernyataan Hashim menempatkan swasembada pangan dan perlindungan hutan sebagai dua hal yang dapat berjalan beriringan. Meski demikian, keterangan yang disampaikan dalam acara tersebut berfokus pada capaian pemerintah dan tidak merinci lebih lanjut indikator produksi maupun kebijakan teknis yang menjadi dasar pencapaian swasembada.
Ketahanan pangan sebagai prioritas pemerintah
Hashim menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas karena ketersediaan bahan pangan berkaitan dengan ketenangan masyarakat. Ia mengatakan Prabowo banyak belajar dari filosofi Presiden ke-2 RI Soeharto, yang memandang kecukupan pangan sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik.
“Asal ada ketersediaan pangan yang cukup, rakyat bisa tenang dan nyaman, serta tidak terjadi kegaduhan,” ujar Hashim, menggambarkan pelajaran yang disebutnya dipahami Prabowo sejak lama.
Pentingnya ketahanan pangan, menurut Hashim, semakin terlihat ketika pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok serta menambah ketidakpastian pangan global. Ia juga menyinggung ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, termasuk dari kawasan Timur Tengah, sebagai alasan Indonesia perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
Ke depan, klaim capaian swasembada itu akan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mempertahankan pendekatan yang tidak mengandalkan pembukaan hutan. Tantangannya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memastikan ketahanan tersebut tetap terjaga di tengah perubahan pasokan dan situasi geopolitik dunia.




