Pemerintah menyatakan menghormati aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk dan poster tentang krisis iklim serta biaya hidup di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan kekhawatiran yang disampaikan dalam aksi tersebut juga menjadi perhatian Presiden.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam keterangan tertulis pada Selasa.
Aksi berlangsung di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran HI. Greenpeace membentangkan spanduk dan sejumlah poster berwarna kuning yang memuat tuntutan agar pemerintah menangani krisis iklim sekaligus kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu pesan yang terlihat berbunyi, “Melindungi lingkungan = Melindungi kualitas hidup.”
Pesan Greenpeace soal iklim dan kualitas hidup
Spanduk dan poster itu dibentangkan sejak pagi. Sekitar pukul 08.10 WIB, spanduk tersebut diangkat dari lokasi. Pemerintah tidak hanya menanggapi aksi sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga mengakui isu yang disorot Greenpeace berkaitan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Dalam penanganan krisis iklim, Syahganda menyebut pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia tidak merinci langkah-langkah yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan perubahan iklim dan perlindungan daya beli membutuhkan upaya yang berkelanjutan.
Pernyataan itu menempatkan dua persoalan dalam satu rangkaian perhatian: risiko lingkungan dan tekanan biaya hidup. Bagi pemerintah, upaya menghadapi karhutla berjalan beriringan dengan kebijakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Syahganda mengatakan aspirasi yang disampaikan melalui aksi publik dapat menjadi bagian dari ruang partisipasi masyarakat untuk mendorong perbaikan kebijakan.
Paket stimulus dan bantuan beras untuk warga
Untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun. Salah satu isi paket tersebut adalah bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat, yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Syahganda juga menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik hingga akhir 2026. Menurut dia, kebijakan itu dimaksudkan memberi kepastian kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Pemerintah turut menyiapkan tambahan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” kata Syahganda.
Penambahan pasokan beras, menurut Syahganda, diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan. Sementara itu, keputusan mengenai harga BBM dimaksudkan memberi kepastian bagi warga. Keterangan pemerintah tersebut merinci langkah-langkah yang disiapkan untuk meringankan tekanan ekonomi, tetapi tidak menjabarkan berapa lama bantuan beras diberikan atau bagaimana pelaksanaan kebijakan itu di setiap daerah.
Pemerintah membuka ruang bagi masukan Greenpeace
Syahganda menyebut pemerintah terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi oleh kementerian terkait. Ia mengajak organisasi tersebut menyampaikan usulan secara berkelanjutan agar bisa dipertimbangkan dalam perbaikan kebijakan.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” kata Syahganda.
Respons itu menegaskan penghormatan pemerintah terhadap kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus membuka jalur dialog mengenai isu yang diangkat. Aksi di Bundaran HI telah berakhir setelah spanduk diturunkan, tetapi persoalan krisis iklim dan daya beli yang menjadi sorotannya masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Ke depan, data dan rekomendasi yang disampaikan Greenpeace dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait. Pemerintah, di sisi lain, menyatakan upaya mengatasi karhutla dan menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup harus terus berjalan.




