Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah dugaan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diselundupkan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ia menyatakan pasal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR dan lembaga penyelenggara pemilu, serta menyindir Ahmad Doli Kurnia dan Arsul Sani yang disebut hadir dalam pembahasan itu.
“Lupa boleh, munafik jangan,” kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026). Pernyataan itu ia sampaikan setelah Doli, yang saat itu menjabat Ketua Komisi II DPR, mengaku sedang menelusuri asal-usul pasal yang kini dipersoalkan.
Hasyim sebut Doli dan Arsul hadir dalam pembahasan
Hasyim membantah pernyataan Doli yang mengaku tidak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 dalam RDP. Menurut Hasyim, Doli ikut dalam rapat yang membahas rancangan peraturan tersebut bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Ia merujuk dokumen kesimpulan RDP yang, menurutnya, ditandatangani sejumlah pejabat. Mereka antara lain Doli selaku Ketua Komisi II DPR, Hasyim sebagai Ketua KPU, Herwyn Jefler Hielsa Malonda dari Bawaslu, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Hasyim juga menyebut Arsul Sani, yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai salah satu peserta rapat. Kehadiran mereka, menurut dia, menunjukkan Pasal 18 ayat 3 dibahas bersama dan tidak muncul tanpa diketahui pihak-pihak yang terlibat.
“Tidak benar tuduhan ‘penyelundupan pasal’ dan ‘manipulasi pasal’ tersebut. Tidak ada catatan keberatan terhadap pasal tersebut dari semua pihak peserta RDP,” ujar Hasyim. Ia menegaskan KPU, Bawaslu, dan DKPP turut hadir serta aktif dalam pembahasan.
Pasal pencalonan Gibran menjadi sorotan
Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU 19/2023 kembali menjadi perhatian di tengah polemik persyaratan pencalonan Gibran. Peraturan yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden itu menggantikan PKPU Nomor 22 Tahun 2018 dan terdiri atas 68 pasal.
PKPU 19/2023 diteken Hasyim pada 9 Oktober 2023. Isinya antara lain mengatur dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Belakangan, pasal yang dipersoalkan itu memunculkan dugaan bahwa ketentuan tersebut dimasukkan untuk mengakomodasi pencalonan Gibran, meski Hasyim membantah tuduhan itu.
Persoalan tersebut juga mencuat dalam sidang di MK pada Rabu (30/9/2026). Hakim MK Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra disebut sempat mempersoalkan Pasal 18 ayat 3. Perdebatan mengenai asal-usul ketentuan itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan tentang proses penyusunan dan pembahasan PKPU.
Doli sebelumnya mengatakan sedang mencari data mengenai pasal tersebut. Ia mengaku mendengar informasi bahwa ketentuan itu diselundupkan dan ingin menelusuri kembali prosesnya, mengingat dirinya menjabat Ketua Komisi II DPR saat PKPU dibahas.
Doli mengaku PKPU dibahas dua kali
Doli menyebut rancangan PKPU 19/2023 sempat dibahas dua kali di DPR. Pembahasan pertama, menurut keterangannya, berlangsung pada September 2023 sebelum Putusan MK Nomor 90. Pembahasan berikutnya dilakukan setelah putusan tersebut terbit.
Hasyim kemudian mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk mengingat kembali kehadiran dan persetujuan dalam rapat. Ia menyampaikan sindiran dengan merujuk gambaran pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir yang pernah disebut Arsul dalam persidangan sengketa hasil pemilihan presiden.
Di akhir keterangannya, Hasyim mengutip hadis tentang kemunafikan yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia mengarahkan pesannya kepada semua pihak, sekaligus menegaskan kembali sindiran yang ditujukan kepada Doli dan Arsul.
Doli dan Arsul telah dihubungi untuk dimintai tanggapan atas pernyataan Hasyim. Namun, hingga berita tersebut diterbitkan, keduanya belum memberikan jawaban. Perbedaan keterangan ini membuat dokumen pembahasan dan jejak persetujuan RDP menjadi bagian penting untuk menjernihkan polemik Pasal 18 ayat 3.




