Keluarga DR, tahanan perempuan yang hamil saat berada di sel Polsek Dompu, melaporkan mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan. Laporan itu menambah jalur penanganan kasus yang sebelumnya berujung pada pemecatan Sarbani dan dua anggota polisi lainnya melalui sidang etik.
Orang tua DR menyampaikan laporan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu setelah kabar kehamilan tersebut ramai di media sosial. Kepala Seksi Humas Polres Dompu Iptu I Nyoman Suardika membenarkan laporan itu kepada detikBali pada Rabu, 11 November 2026.
“Iya benar ada laporannya,” ujar Suardika.
Perkara pidana tersebut kini ditangani PPA Polda NTB. Sementara pemeriksaan etik terhadap Sarbani berada di bawah Propam Polda NTB. Suardika menyebut penanganan kedua perkara itu telah dialihkan ke tingkat Polda, tetapi tidak memaparkan tahapan penyidikan pidana ataupun hasil pemeriksaan terhadap laporan keluarga.
Laporan pidana menyusul putusan pemecatan
Sarbani lebih dulu dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian pada Senin, 9 November 2026. Dalam sidang tersebut, ia dinyatakan melakukan pelanggaran berat terkait hubungan seksual dengan DR, yang saat itu menjadi tahanan titipan di Polsek Dompu.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Juli hingga Agustus 2026, ketika Sarbani masih menjabat sebagai kapolsek. Lokasinya berada di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Penanganan etik menyatakan perbuatan tersebut terbukti melanggar aturan profesi kepolisian. Namun, putusan etik dan laporan pidana merupakan proses berbeda; laporan keluarga kini ditangani oleh penyidik PPA Polda NTB.
DR merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan ekstasi atau inex. Ia berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu dan perkaranya telah memasuki persidangan. Informasi mengenai kehamilannya mencuat ke publik sebelum keluarga melaporkan Sarbani.
Dua anggota lain juga dijatuhi PTDH
Penjatuhan sanksi tidak berhenti pada mantan kapolsek. Pada Kamis, 12 November 2026, Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengonfirmasi dua anggota lain turut dipecat setelah menjalani sidang etik. Mereka adalah Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman dan anggota Sat Tahti Polres Dompu Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.
Kholid menyebut keduanya terbukti melanggar ketentuan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Ia tidak menjelaskan secara terperinci peran masing-masing anggota dalam perkara DR. Karena itu, pemecatan mereka tidak dengan sendirinya menerangkan apa yang dilakukan tiap anggota atau keterlibatan mereka dalam peristiwa persetubuhan.
Jenis pelanggaran yang dicatat dalam putusan etik berbeda antara keduanya. Wijaya dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Taufikurahman juga dikenai Pasal 13 ayat (1) PP yang sama, bersama pasal-pasal lain dalam aturan kode etik tersebut.
Pemeriksaan etik mengungkap rencana aborsi
Dalam pemeriksaan etik terhadap Sarbani, muncul pula keterangan mengenai rencana menggugurkan kandungan DR. Informasi itu disampaikan Kholid saat menjelaskan hasil sidang. Bahan keterangan yang tersedia tidak merinci siapa yang mengusulkan rencana tersebut ataupun apakah rencana itu terlaksana.
Sidang etik juga mencatat Sarbani mengonsumsi minuman keras saat peristiwa berlangsung. Modus yang digunakan untuk melakukan persetubuhan tidak diungkapkan. Rincian tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan internal kepolisian, sedangkan laporan keluarga membuka proses pidana yang terpisah.
Dengan pelimpahan penanganan ke Polda NTB, perkara laporan keluarga dan pemeriksaan etik berada di tingkat kepolisian daerah. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses PPA Polda NTB dalam menangani laporan dugaan tindak pidana tersebut.




