Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri di Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Layanan yang dibuka serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda itu ditujukan untuk mendekatkan akses konsultasi dan pengaduan bagi pekerja.
Peresmian di Mapolres Jombang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwo, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Polri menyebut desk tersebut sebagai pusat pelayanan terpadu untuk menangani persoalan ketenagakerjaan.
Fokus pada konsultasi dan pengaduan pekerja
Suyudi mengatakan layanan itu berfokus pada konsultasi dan penanganan pengaduan. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan sengketa upah. Desk juga mencakup penanganan tindak pidana ketenagakerjaan.
“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” kata Suyudi dalam keterangan kepada wartawan di Mapolres Jombang.
Dengan keberadaan desk di tingkat Polres, pekerja diharapkan memiliki akses yang lebih dekat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat peran negara dalam perlindungan hak pekerja.
Andi Gani Nena Wea menyambut pembukaan desk di tingkat kewilayahan. Ia menilai layanan tersebut dapat memberi ruang bagi buruh untuk melaporkan dugaan perampasan hak dan mendukung terwujudnya hubungan industrial yang sehat.
“Kasus ketenagakerjaan yang mangkrak selama 5-6 tahun bisa terselesaikan hanya 7-8 hari di Desk Ketenagakerjaan di Bareskrim. Kami berharap dengan adanya Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polres, akan lebih memberikan ruang kepada buruh untuk melaporkan bila hak-haknya dirampas,” ujar Andi Gani.
Khofifah tekankan koordinasi lintas lembaga
Khofifah mengatakan penguatan perlindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keberlangsungan usaha. Menurut dia, penanganan persoalan ketenagakerjaan membutuhkan sinergi pemerintah daerah, kepolisian, pekerja, dan dunia usaha.
“Kami berharap keberadaan layanan ini dapat mempermudah pekerja dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi, sekaligus mendorong penanganan yang profesional, berkeadilan, dan sesuai ketentuan hukum,” kata Khofifah.
Ia mengingatkan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap perlu mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perundingan bipartit dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sementara dugaan tindak pidana ditangani aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait menjadi penting agar setiap perkara diarahkan kepada mekanisme dan lembaga yang tepat. Desk Ketenagakerjaan diharapkan membantu pekerja dan perusahaan mengakses penanganan sesuai karakteristik persoalan, tanpa mengabaikan pembagian kewenangan.
Tantangan perlindungan di pasar kerja Jawa Timur
Besarnya pasar kerja Jawa Timur menjadi salah satu latar penting bagi penguatan layanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang dikutip dalam laporan, jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 25,32 juta orang. Sebanyak 24,46 juta orang di antaranya telah bekerja.
Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur tercatat 3,42 persen, turun 0,13 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Meski demikian, kualitas pekerjaan dan pemenuhan hak tenaga kerja tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
BPS juga mencatat pekerja formal di Jawa Timur pada Mei 2026 mencapai 36,18 persen. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 31,77 persen dari penduduk bekerja. Sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 18,63 persen, sedangkan industri pengolahan 14,64 persen.
Khofifah menegaskan pekerja dan dunia usaha sama-sama penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Dengan akses pengaduan yang lebih dekat dan koordinasi yang jelas, Desk Ketenagakerjaan diharapkan membantu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian hukum, dan keberlangsungan usaha. Efektivitas layanan ini ke depan akan bergantung pada penanganan perkara yang profesional serta kerja sama antarlembaga.




