Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis pada Selasa malam, 10 November 2026. Kedatangan itu dilakukan setelah Firli dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kepolisian memastikan pertemuan tersebut bukan penangkapan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik datang untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam proses pemeriksaan. “Tidak ada yang diamankan,” kata Budi, Rabu, 11 November 2026.
Dalam pertemuan itu, Firli menyatakan bersedia hadir apabila dipanggil kembali. Penyidik akan menyusun jadwal pemeriksaan baru, tetapi kepolisian belum menyampaikan kapan pemanggilan itu akan dilakukan. Alasan Firli tidak memenuhi dua panggilan sebelumnya juga belum diungkapkan.
Kedatangan penyidik bukan penangkapan
Kabar mengenai kemungkinan Firli ditangkap sempat beredar setelah polisi mendatanginya di GOR. Polda Metro Jaya membantah kabar tersebut. Tidak ada penahanan ataupun tindakan pengamanan terhadap Firli dalam pertemuan itu, menurut penjelasan Budi yang dilaporkan Aktual.com.
Budi menyebut kedatangan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berkaitan langsung dengan dua panggilan pemeriksaan yang tidak dipenuhi Firli. Ia mengatakan Firli menyampaikan kesediaan untuk mengikuti pemeriksaan yang akan dijadwalkan penyidik. Pernyataan itu menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang sudah berjalan sejak 2023.
Firli ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau suap dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo. Hingga peristiwa di GOR itu, Firli belum ditahan dan perkara belum sampai ke persidangan.
Kasus ini juga menyangkut dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang KPK yang melarang pimpinan lembaga tersebut berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara. Namun, perkembangan pemeriksaan terbaru yang disampaikan kepolisian berfokus pada perkara dugaan pemerasan dan ketidakhadiran Firli dalam pemanggilan penyidik.
Proses perkara terkendala kelengkapan berkas
Penjadwalan ulang pemeriksaan berlangsung ketika proses penyidikan masih memiliki persoalan kelengkapan administrasi perkara. Berkas Firli sebelumnya telah dua kali dikembalikan jaksa penuntut umum karena dinilai belum memenuhi syarat untuk diteruskan ke pengadilan, sebagaimana diberitakan Aktual.com.
Kejaksaan Tinggi Jakarta kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan pengembalian itu dilakukan setelah petunjuk jaksa dalam surat P-19 tidak dipenuhi dalam tenggat yang diberikan. Kejaksaan, kata dia, lalu menerbitkan surat P-20.
Dapot menyampaikan keterangan tersebut pada April 2026. Ia menjelaskan bahwa yang dikembalikan saat itu adalah SPDP, bukan berkas perkara. Pengembalian SPDP juga tidak dengan sendirinya menghapus status tersangka Firli ataupun menandakan penyidikan telah dihentikan. Jika polisi hendak meneruskan penanganan perkara, pemberitahuan dimulainya penyidikan perlu disampaikan kembali kepada kejaksaan.
Rangkaian proses tersebut membuat pemeriksaan lanjutan menjadi satu bagian dari perkara yang belum berujung pada pelimpahan ke pengadilan. Meski begitu, kepolisian belum menjelaskan apakah pemanggilan baru akan disertai perkembangan terkait kelengkapan berkas. Belum ada pula tanggal pemeriksaan yang diumumkan setelah pertemuan di GOR.
Untuk sementara, langkah yang dipastikan Polda Metro Jaya adalah menjadwalkan kembali pemeriksaan Firli. Polisi belum menguraikan alasan dua ketidakhadirannya, sementara perkara dugaan pemerasan dan status tersangkanya tetap menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani penyidik.




