Pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta warga tercatat dalam sistem bansos digital saat layanan itu diluncurkan secara nasional pada 10 November 2026. Hingga akhir Oktober, sekitar 60 juta orang sudah masuk ke sistem Government Technology (GovTech), menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Peluncuran tersebut telah diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut menyampaikan rencana itu di kantor DEN, Jakarta Pusat, pada 27 Oktober. Target berikutnya, seluruh warga yang memenuhi syarat bantuan dapat terdata sampai akhir tahun.
Registrasi bansos 2027 beralih ke portal digital
Sistem yang digunakan bernama Portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Pemerintah menyiapkannya sebagai jalur pendaftaran calon penerima bantuan, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027.
CNN Indonesia melaporkan bahwa Perlinsos tersedia sebagai situs web, bukan aplikasi yang harus dipasang di ponsel. Warga dapat mengakses portal melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor meter listrik, serta mengikuti pemeriksaan wajah.
Untuk program 2027, pemerintah mulai mengarahkan calon penerima agar melakukan pendaftaran ulang lewat portal tersebut. Namun, mengisi formulir bukan berarti bantuan langsung disetujui. Data pendaftar masih perlu dicocokkan dan diperiksa berdasarkan syarat yang berlaku untuk tiap program.
Skema digital itu juga tidak meniadakan pemeriksaan kelayakan. Hasil verifikasi dan pemadanan data menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Uji coba Banyuwangi memangkas waktu pendaftaran
Sebelum diperluas, portal ini telah diuji melalui proyek percontohan di Banyuwangi. CNN Indonesia menyebut proses pendaftaran yang sebelumnya dapat berlangsung sampai 200 hari bisa diselesaikan dalam hitungan menit lewat sistem tersebut.
Warga yang kesulitan mendaftar sendiri dapat meminta bantuan Agen Perlinsos. Pendamping PKH, pengurus RT atau RW, maupun tetangga yang menjadi Kawan Perlinsos disebut dapat membantu proses registrasi.
Skema pendampingan ini relevan bagi warga yang tidak terbiasa menggunakan layanan daring atau mengalami kendala saat menjalani verifikasi. Meski begitu, informasi yang tersedia belum merinci bentuk bantuan teknis untuk setiap jenis kendala.
Teknologi ditujukan untuk mengurangi salah sasaran
Luhut menyebut penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, diharapkan membantu pemerintah mengawasi penyaluran bantuan. Tujuannya, warga yang memenuhi syarat tidak terlewat, sementara mereka yang tidak berhak tidak menerima bantuan.
Menurut laporan detikFinance, pemerintah juga ingin memakai integrasi data untuk memperkuat transparansi dan menekan peluang korupsi. Arah kebijakan yang disampaikan Luhut mencakup perubahan subsidi berbasis barang menjadi bantuan langsung kepada individu dalam bentuk transfer tunai.
CNBC Indonesia sebelumnya memberitakan target 48 juta keluarga masuk ke skema Perlinsos Digital untuk 2027. Angka itu menggunakan satuan keluarga, sedangkan target lebih dari 100 juta yang disampaikan Luhut merujuk pada jumlah orang. Karena ukurannya berbeda, kedua angka tersebut menggambarkan sasaran yang tidak sama.
Data terdaftar belum berarti bantuan cair
Bagi calon penerima, tahap awal yang perlu dilakukan ialah menyiapkan data kependudukan dan nomor meter listrik sebelum mengakses portal. Setelah itu, pendaftar mengikuti proses verifikasi wajah. Bila membutuhkan pendampingan, warga dapat menghubungi agen yang berada di lingkungan mereka.
Pemerintah masih mengejar perluasan jumlah warga dalam sistem sebelum akhir 2026. Peluncuran pada 10 November menjadi tahap berikutnya, sementara keputusan penerimaan bantuan tetap bergantung pada pemeriksaan data dan ketentuan masing-masing program.




