Pemerintah pusat menyiapkan alokasi dalam APBN 2027 untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu. Namun, tanggung jawab pembayaran gaji dan tunjangan tetap berada pada instansi yang menaungi pegawai tersebut, termasuk pemerintah daerah jika status kepegawaiannya tidak berubah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan dukungan pusat diarahkan untuk membantu kebutuhan komponen gaji dan tunjangan melekat. Ia menyampaikan keterangan itu kepada JPNN.com melalui pesan singkat pada Selasa (10/11).
Kebijakan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Pemerintah dan DPR menyepakati kebijakan tersebut, tetapi rincian pembiayaan dan pelaksanaannya masih disiapkan. Bagi pemerintah daerah, kepastian mengenai sumber dukungan dan pembagian kewajiban menjadi bagian penting sebelum perubahan status pegawai dijalankan.
Tanggung jawab gaji mengikuti status kepegawaian
Penjelasan Kemenkeu membedakan tanggung jawab pembayaran berdasarkan instansi tempat PPPK bekerja. Jika pegawai tetap berstatus sebagai ASN daerah, pembayaran gaji serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) menjadi kewajiban instansi daerah.
“Apabila status kepegawaiannya tetap di daerah, maka penggajiannya termasuk tukin/ tpp dilakukan oleh instansi daerah,” kata Nufransa kepada JPNN.com.
Ketentuan berbeda berlaku apabila pegawai berpindah dari ASN daerah menjadi ASN pusat. Dalam skema itu, gaji dan tunjangan kinerja dibayarkan oleh kementerian atau lembaga yang membina PPPK bersangkutan. Dengan demikian, tempat penugasan dan status kepegawaian menentukan instansi yang menjalankan pembayaran rutin.
Pola tanggung jawab tersebut belum menjelaskan seluruh aliran dana yang akan digunakan. Pemerintah pusat menyatakan akan memberi dukungan keuangan, terutama untuk komponen gaji dan tunjangan melekat. Besaran alokasi maupun cara penyalurannya belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan kepada JPNN.com.
Rincian skema masih dibahas lintas kementerian
Nufransa menyebut rancangan pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah masih dalam tahap finalisasi. Pembahasan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian dan lembaga teknis.
Hasil pembahasan itu nantinya menjadi dasar pengaturan lebih lanjut, baik melalui regulasi maupun petunjuk teknis. Selama rincian tersebut belum ditetapkan, pemerintah daerah belum memiliki penjelasan lengkap tentang cara dukungan pusat diberikan dan bagaimana kebutuhan anggaran dihitung di tiap instansi.
Kemenkeu menyatakan dukungan fiskal telah disiapkan melalui alokasi APBN 2027 untuk membiayai PPPK yang beralih ke status penuh waktu pada tahun tersebut. Pernyataan itu memberi kepastian bahwa pemerintah pusat menyiapkan pos pendanaan, tetapi belum memuat angka khusus atau rincian penerimaannya.
Bagi daerah, perbedaan antara tanggung jawab membayar dan dukungan fiskal pusat akan menentukan perencanaan belanja pegawai. Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan oleh instansi sesuai status pegawai, sementara bentuk bantuan pusat masih menunggu rumusan bersama. Karena itu, pernyataan tentang alokasi APBN belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai beban yang harus ditanggung setiap pemerintah daerah.
Pengalihan dilakukan bertahap mulai 2027
Perubahan status tidak direncanakan berlangsung serentak tanpa mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi. Pelaksanaannya akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan kesiapan regulasi, pendataan pegawai, dan kapasitas anggaran.
Pendataan menjadi salah satu unsur yang perlu disiapkan sebelum pengalihan berjalan. Pemerintah harus memiliki data yang menjadi dasar pelaksanaan dan penghitungan kebutuhan pembiayaan, sementara kemampuan fiskal tiap instansi juga menjadi pertimbangan dalam tahapan perubahan.
Jadwal kebijakan tetap mengarah pada 1 Januari 2027, sebagaimana kesepakatan pemerintah dan DPR yang disampaikan Nufransa. Namun, kecepatan pelaksanaannya di setiap instansi akan mengikuti kesiapan aturan, data, serta anggaran. Rincian teknis dari pembahasan antarkementerian dan lembaga akan menentukan bagaimana dukungan pusat diterapkan dan bagaimana daerah menjalankan kewajiban penggajian.




