Ketua Umum Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo memperkirakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan kehilangan jabatannya dalam waktu dekat. Namun, perkiraan yang ia sebut dapat terjadi paling lama dua bulan itu belum didukung proses pemakzulan yang telah disahkan melalui mekanisme parlemen.
Warta Ekonomi melaporkan, pernyataan Sambo muncul saat polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian. Dokumen tersebut dipersoalkan karena disebut digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Sambo menilai perkembangan politik dan hukum terkait polemik itu akan menentukan nasib jabatan wakil presiden.
Ia menyebut kejatuhan Gibran sebagai persoalan waktu. Ketika dikutip pada Kamis, 29 Oktober 2026, Sambo memperkirakan persoalan itu tidak akan berlarut hingga masa jabatan berakhir.
“Oh ini nggak lama, paling 2 bulan lah. Nah, sebelum masuk tahun depan tuh, saya kira ini ‘barangnya’ udah selesai. Insya Allah,” kata Sambo.
Desakan ke DPR muncul setelah putusan MK
Perkiraan tersebut disampaikan setelah Tim Advokasi Penegak Moral, Etika dan Integritas Bangsa mendatangi Gedung DPR pada 12 Oktober 2026. Kedatangan mereka berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Tim itu meminta parlemen mengaktifkan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Desakan tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dalam sengketa terkait ijazah Gibran. Perkara itu berakhir dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Istilah yang digunakan dalam putusan ialah Niet Ontvankelijke Verklaard, disingkat NO.
Dalam laporan Warta Ekonomi, fakta persidangan juga disebut tidak menemukan bukti fisik ijazah atau sertifikat luar negeri milik Gibran yang setara dengan tingkat SMA. Namun, ketiadaan temuan bukti fisik itu tidak sama dengan keputusan yang membatalkan jabatan wakil presiden. Pengadilan, menurut laporan tersebut, menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena ia telah resmi dilantik.
Prediksi politik belum menjadi keputusan ketatanegaraan
Di titik inilah pernyataan Sambo perlu dibedakan dari perkembangan formal. Ia menyampaikan perkiraan mengenai hasil yang mungkin terjadi, sementara informasi yang tersedia belum menunjukkan adanya proses pemakzulan di parlemen yang telah mengesahkan skenario tersebut. Desakan agar DPR menggunakan mekanisme konstitusional adalah langkah yang diminta tim advokasi, bukan tanda bahwa proses itu sudah menghasilkan keputusan.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menjadi dasar yang dirujuk kelompok tersebut dalam permintaan mereka kepada DPR. Akan tetapi, laporan yang tersedia tidak menyebut parlemen telah menetapkan pemakzulan ataupun memastikan perkiraan dua bulan itu akan terwujud. Karena itu, batas waktu yang disebut Sambo tetap merupakan prediksi pribadi, bukan jadwal resmi lembaga negara.
Perbedaan ini penting karena polemik dokumen pendidikan dan status jabatan Gibran berada pada ranah yang berkaitan, tetapi tidak identik. Gugatan di MK tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Putusan itu juga, menurut pemberitaan tersebut, tidak mendiskualifikasi Gibran. Sementara itu, kelompok advokasi meminta DPR menempuh jalur konstitusional setelah putusan keluar.
Belum ada kepastian atas tenggat dua bulan
Sambo tidak menguraikan tahapan yang akan membuat prediksinya tercapai ataupun keputusan lembaga yang menjadi dasar tenggat tersebut. Ucapannya lebih berupa penilaian bahwa gelombang polemik akan segera selesai. Sebaliknya, catatan yang dilaporkan sejauh ini menunjukkan adanya tuntutan kepada DPR, putusan MK yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta belum adanya validasi parlemen atas kemungkinan pemakzulan.
Perkiraan dua bulan itu disampaikan menjelang pergantian tahun, tetapi belum menjadi kepastian tentang masa depan jabatan Gibran. Perkembangan berikutnya bergantung pada ada atau tidaknya tindak lanjut formal dari parlemen atas desakan yang diajukan tim advokasi.
