AKBP Edy Herwiyanto dipindahkan dari jabatan Kabag Wassidik Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur saat menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Telegram Kapolda Jatim tertanggal 29 Oktober 2026 menetapkan Edy sebagai Pamen di Ditres PPA-PPO Polda Jatim dalam rangka pemeriksaan.
Mutasi itu terjadi ketika pemeriksaan terhadap Edy menjadi perhatian publik karena beredar kabar mengenai dugaan korupsi yang dikaitkan dengannya. Edy dikenal sebagai ayah Wali Kota Kediri. Namun, sampai informasi yang diberitakan tersedia, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan perkara apa yang sedang didalami Propam ataupun kaitannya dengan dugaan tersebut.
Memorandum.co.id melaporkan telegram bernomor ST/1271/X/KEP/2026 itu diterbitkan Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. CNN Indonesia, ANTARA, Kumparan, dan Suara Surabaya juga memberitakan perpindahan Edy dari jabatan strukturalnya. Keterangan yang muncul di media menegaskan adanya pemeriksaan, tetapi belum merinci materi pemeriksaan.
Telegram mencatat perpindahan jabatan
Sebelum telegram diterbitkan, Edy menjabat Kabag Wassidik Ditres PPA-PPO Polda Jatim. Dalam penugasan baru, ia ditempatkan sebagai perwira menengah pada direktorat yang sama. Telegram menyebut perpindahan itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan.
Perubahan jabatan tersebut menjadi perkembangan yang dapat dipastikan dari dokumen mutasi yang diberitakan. Adapun istilah “dicopot” yang muncul pada sejumlah judul media merujuk pada berakhirnya jabatan Edy sebagai Kabag Wassidik. Rincian dalam pemberitaan menyebut ia tidak meninggalkan Ditres PPA-PPO, melainkan beralih ke posisi Pamen di lingkungan direktorat itu.
Surat tersebut terbit sehari setelah Dekananto mengonfirmasi pemeriksaan. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Kapolda Jatim mengatakan, “Sedang dalam pemeriksaan Propam Mabes.” Ia belum memaparkan lebih jauh kasus yang ditangani maupun alasan pemeriksaan dilakukan.
Informasi yang tersedia juga belum menunjukkan apakah pemindahan itu berkaitan dengan langkah tertentu dalam pemeriksaan, di luar keterangan telegram bahwa mutasi dilakukan dalam rangka diperiksa. Karena itu, perubahan jabatan dan dugaan perkara yang beredar perlu dibaca sebagai dua informasi yang belum dijelaskan hubungannya secara resmi.
Dugaan korupsi belum dijelaskan
Kabar dugaan korupsi yang menyeret nama Edy disebut sebagai latar perhatian terhadap pemeriksaan tersebut. Akan tetapi, pemberitaan Memorandum.co.id tidak menguraikan bentuk dugaan, lokasi kejadian, pihak lain yang terlibat, ataupun waktu peristiwa yang dikaitkan dengannya. Kapolda juga belum menyampaikan materi yang sedang diperiksa.
Belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia mengenai penetapan status hukum Edy atau kesimpulan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan Propam tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa dugaan korupsi telah terbukti. Informasi yang terkonfirmasi pada tahap ini terbatas pada pemeriksaan oleh Propam Polri dan perpindahan jabatan berdasarkan telegram Kapolda Jatim.
Dalam laporan terdahulu, seorang pejabat yang dimintai tanggapan menyatakan akan mengonfirmasi informasi itu kepada Bid Propam Polda Jatim. Ia juga menjelaskan bahwa Propam dan Itwasda menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggota Polri, termasuk melalui pemeriksaan atau klarifikasi. Keterangan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik perkara Edy maupun hasil pemeriksaannya.
Memorandum.co.id juga menyebut Edy tidak merespons pesan singkat yang dikirimkan kepadanya. Belum ada penjelasan langsung dari Edy dalam laporan itu. Sementara Dekananto menyatakan informasi lanjutan akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai, tanpa memberikan waktu kapan proses tersebut akan berakhir.
Rincian pemeriksaan masih ditunggu
Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan Propam dan keterangan resmi Polda Jatim atau Mabes Polri. Hingga laporan-laporan tersebut terbit, belum dipaparkan apakah pemeriksaan telah selesai, apa yang menjadi pokok klarifikasi, atau apakah akan ada tindakan lanjutan terhadap Edy.
Yang sudah tercatat ialah perubahan posisi Edy melalui telegram 29 Oktober 2026. Penjelasan mengenai dugaan korupsi, dasar pemeriksaan, serta hasilnya masih belum disampaikan kepada publik.




