Ajakan memboikot Raffi Ahmad menguat setelah ia tampil dalam perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Acara yang melibatkan aparat kepolisian dan sejumlah pemengaruh itu berlangsung sehari setelah masyarakat sipil dan koalisi mahasiswa berunjuk rasa di lokasi yang sama.
Sejumlah pengguna media sosial menilai kegiatan tersebut memberi kesan bahwa keadaan Indonesia baik-baik saja, padahal sebelumnya massa menyampaikan protes. Kritik itu kemudian berkembang menjadi seruan untuk menjauhi Raffi dan pemengaruh lain yang dianggap dekat dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kontroversi tersebut tidak berhenti di media sosial. Sejumlah pedagang yang telah mendaftar untuk berjualan dalam kegiatan RANS Entertainment di Yogyakarta memilih mundur. Keputusan itu memperlihatkan bahwa tekanan publik dapat berimbas pada kegiatan usaha, meski dampaknya bagi perubahan kebijakan pemerintah masih dipertanyakan.
Pedagang mundur dari acara RANS
Salah satu tenant yang membatalkan keikutsertaannya adalah Cuan King, usaha makanan ringan milik Rangga. Ia telah mendaftar sekitar sepekan sebelum acara dan membayar biaya administrasi. Namun, setelah demonstrasi pada 28 Oktober dan polemik perayaan Sumpah Pemuda, ia memutuskan menarik diri.
Rangga mengatakan sekitar 500 porsi cuanki telah disiapkan, dengan modal yang ia perkirakan mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta. Keputusan mundur diambil hanya sekitar tujuh jam sebelum kegiatan bazar dimulai. Kepada BBC News Indonesia, ia menyebut tindakannya sebagai “bentuk solidaritas” terhadap massa yang berunjuk rasa.
Pengumuman Cuan King di Threads ramai dibicarakan. Rangga juga mengetahui ada belasan hingga puluhan tenant lain yang mengambil langkah serupa. Setelah unggahannya menyebar, publik turut mengajak pengguna media sosial membeli produk para pedagang tersebut. Cuan King, misalnya, menerima pesanan sebanyak 150 porsi setelah ramai diperbincangkan.
BBC News Indonesia melaporkan Raffi terlibat dalam acara di Bundaran HI bersama sejumlah pemengaruh, termasuk Willie Salim. Pihak Raffi telah dimintai keterangan oleh BBC, tetapi belum memberikan balasan hingga laporan itu diterbitkan.
Boikot berakar pada kekecewaan publik
Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, melihat penolakan terhadap pemengaruh sebagai akumulasi rasa kecewa terhadap keadaan dan kebijakan pemerintah. Ia menyoroti persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari kasus keracunan yang terkait program makan bergizi gratis hingga sulitnya anak muda mendapat pekerjaan dan kenaikan harga bahan pokok.
Menurut penjelasan Andina kepada BBC, kemarahan dapat membesar ketika pesan yang disampaikan pemengaruh menggambarkan keadaan terkendali, sementara sebagian warga menghadapi kesulitan. Publik kemudian menggunakan boikot untuk menyatakan keberatan terhadap posisi figur yang punya pengaruh luas.
Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran, Preciosa Alnashava, menekankan bahwa jangkauan dan modal sosial pemengaruh membawa tanggung jawab. Jika ada dugaan mereka menerima dana publik, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai penggunaan dan pertanggungjawabannya.
Gelombang boikot juga pernah muncul dengan pemicu berbeda. Pada Agustus 2024, menurut VIVA, sebuah daftar di media sosial menyeret 39 artis dan pemengaruh yang dinilai bungkam ketika perdebatan revisi RUU Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi memanas. Daftar itu mencakup Raffi Ahmad, tetapi kemunculan nama dalam daftar tidak dengan sendirinya membuktikan sikap politik seseorang.
Pada Maret 2025, nama Prilly Latuconsina turut dicantumkan dalam daftar yang menyebut figur pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Suara.com melaporkan Prilly membantah dan meminta warganet tidak sembarangan memasukkan namanya. Ia menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik mana pun. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa seruan boikot dapat berangkat dari tuduhan atau penilaian warganet, bukan selalu dari pernyataan dukungan yang terverifikasi.
Dampak boikot pada politik belum pasti
Peneliti politik Center for Strategic and International Studies, Edbert Gani Suryahudaya, menilai boikot pemengaruh belum tentu mendorong perubahan kebijakan. Perubahan tersebut, menurut pandangannya, bergantung pada keputusan politik para pemimpin pemerintahan. Namun, tekanan publik dapat mengikis legitimasi kelompok yang dianggap dekat dengan penguasa.
Kasus pembatalan tenant menunjukkan bentuk konsekuensi yang lebih langsung: pelaku usaha menarik diri, sementara perhatian warganet dapat mengalihkan pesanan kepada mereka. Apakah tekanan semacam itu akan bertahan atau memengaruhi kebijakan pemerintah belum dapat dipastikan. Untuk saat ini, polemik atas acara di Bundaran HI masih menyisakan tuntutan publik agar figur berpengaruh menjelaskan posisi dan keterlibatannya.




