Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia 2026, Fathimah Azzahra, mempertanyakan prioritas pemerintah yang dinilainya terlalu bertumpu pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam diskusi bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, ia juga meminta pemerintah menjelaskan perkembangan janji 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pandangan itu disampaikan Fathimah dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (29/10/2026). Percakapan berlangsung sehari setelah mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Salah satu tuntutan aksi tersebut berkaitan dengan pemborosan anggaran.
Fathimah menilai komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak berhenti pada program yang dijanjikan saat kampanye. Menurut dia, tanggung jawab presiden juga mencakup pelaksanaan sumpah jabatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk layanan publik serta kondisi hidup yang layak.
Fathimah minta pemulihan bencana jadi perhatian
Salah satu contoh yang disampaikan Fathimah adalah pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia menyinggung banjir bandang di Aceh dan menilai rehabilitasi belum membuat sebagian warga kembali menjalani kehidupan normal. Persoalan akses air bersih, menurutnya, masih dirasakan masyarakat sebelum mereka kembali menghadapi gangguan lain.
Ia juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap bencana tidak bisa tersisih oleh program unggulan. Dalam pandangannya, ketika pemerintah tampak lebih menonjolkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, sejumlah kewajiban lain berisiko dianggap kurang penting oleh masyarakat.
Fathimah turut mempertanyakan apakah pemberian makanan satu kali sehari cukup menjawab kebutuhan gizi, terutama bagi warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia membandingkan pendekatan itu dengan upaya memperbaiki ekonomi keluarga agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kompas TV melaporkan, ia meminta efektivitas program tersebut dievaluasi.
Persoalan pendidikan juga menjadi sorotannya. Fathimah menggambarkan sekolah di daerah yang menerima televisi layar sentuh, sementara kondisi fisik bangunannya belum memadai. Ia menilai bantuan perangkat tidak menjawab kebutuhan mendasar apabila tembok sekolah masih tidak layak.
Nasib guru honorer turut ia angkat. Fathimah menyebut kesejahteraan mereka kerap muncul sebagai bahan dalam perdebatan politik, tetapi persoalan tersebut terus dipertanyakan. Baginya, perhatian terhadap pendidikan semestinya mencakup keadaan sekolah sekaligus orang-orang yang mengajar di dalamnya.
Janji 19 juta pekerjaan diminta kejelasannya
Dalam forum yang sama, Fathimah menagih penjelasan atas target 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran. Ia menilai masyarakat belum melihat perkembangan yang cukup jelas. Pekerjaan baru, menurutnya, seharusnya tidak hanya mengalihkan orang yang menganggur ke pekerjaan kasar, tetapi juga memberi ruang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing secara global.
Ia meminta pemerintah menyampaikan rancangan dan dasar kebijakan secara terbuka. Fathimah menilai program baru perlu disertai penjelasan mengenai tujuan, cara pelaksanaan, serta kajian yang menjadi landasannya. Tanpa kejelasan itu, masyarakat sulit menilai dampak program sebelum kebijakan dijalankan.
Budiman menjawab bahwa target 19 juta pekerjaan dalam pengertian konvensional sulit diwujudkan. Menurut dia, pemerintah perlu memahami lapangan kerja dengan pengertian yang lebih luas dan baru. Ia juga menyampaikan bahwa upaya mencapai kemakmuran mencakup gagasan pendapatan dasar universal, layanan dasar universal, dan aset dasar universal.
Budiman dorong pembenahan pelaksanaan MBG
Menanggapi kritik atas prioritas anggaran, Budiman menyatakan pemerintah bekerja dengan keterbatasan waktu dan dana sehingga harus memilih prioritas. Program yang telah menjadi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, termasuk MBG, tidak bisa serta-merta dihentikan. Ia berpendapat pembenahan sebaiknya menyasar pelaksanaan teknis, terutama kebocoran dan inefisiensi.
Budiman juga menyebut perlunya memperbaiki tata kelola MBG. Hal yang ia soroti mencakup pemberantasan jual-beli titik dapur serta penghapusan imbalan berlebihan bagi pengelola dapur. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program diprioritaskan untuk wilayah 3T.
Perbedaan penekanan keduanya terlihat pada cara menilai program pemerintah. Budiman menempatkan perbaikan tata kelola sebagai jalan untuk menjaga komitmen yang sudah dibuat, sedangkan Fathimah meminta perhatian pemerintah tidak menyempit pada satu atau dua program. Ia menuntut agar pemulihan bencana, pendidikan, dan janji penciptaan kerja ikut mendapat penjelasan dan tindak lanjut yang terukur.




