Perubahan keterangan pekerjaan pada KTP elektronik dari bupati menjadi wiraswasta membawa Sitti Husniah Talenrang ke perkara pidana baru. Mantan Bupati Gowa itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan data kependudukan, yang menurut penyidik berkaitan dengan pengajuan perceraian ketika ia masih menjabat.
Polda Sulawesi Selatan menyatakan penetapan tersangka dilakukan pada 26 Oktober 2026. Husniah kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Sulsel pada Kamis, 5 November 2026. Penyidik menduga perubahan data tersebut dilakukan agar proses perceraian tidak harus melewati persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Kasus ini dilaporkan oleh mantan suaminya, Muhammad Khaerul Aco. Liputan6 melaporkan, polisi telah memeriksa 14 saksi dan dua ahli untuk mendalami dugaan perubahan elemen data kependudukan tersebut. Sampai pemeriksaan yang disampaikan penyidik itu, hanya Husniah yang berstatus tersangka dalam perkara ini.
Perubahan pekerjaan dan syarat izin perceraian
Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, menjelaskan bahwa penyidik menelusuri perubahan keterangan pekerjaan dalam dokumen kependudukan. Data yang semula mencatat Husniah sebagai bupati diduga diganti menjadi wiraswasta.
Menurut penyidik, dugaan itu berhubungan dengan permohonan perceraian terhadap Khaerul Aco. Aturan yang dirujuk polisi adalah Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pejabat Sipil. Ketentuan tersebut mengatur perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi kepala daerah yang mengajukan perceraian.
Polisi menduga keterangan pekerjaan yang berbeda dipakai untuk menghindari persyaratan tersebut. Namun, dugaan itu masih menjadi materi penyidikan. Penetapan sebagai tersangka belum merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.
Dalam perkara ini, Husniah disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Tahun 2023 serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penyidik menyebut ancaman hukuman maksimalnya tujuh tahun penjara.
Dokumen Dukcapil menjadi barang bukti
Penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penerbitan dan perubahan KTP elektronik. Barang bukti itu mencakup dokumen dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta cetakan riwayat penerbitan KTP elektronik.
Polisi juga mengamankan surat asli pernyataan perubahan data kependudukan dan surat kuasa untuk pelayanan administrasi kependudukan yang mencantumkan Husniah sebagai pemberi kuasa. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk menelusuri bagaimana perubahan dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses administrasinya.
Jumlah saksi yang telah dimintai keterangan mencapai 14 orang, sedangkan dua ahli turut diperiksa. Penyidik belum mengumumkan adanya tersangka lain dalam perkara perubahan data ini. Keterangan tersebut disampaikan Eka saat menjelaskan perkembangan pemeriksaan kepada wartawan.
Perkara kependudukan terpisah dari kasus korupsi
Penetapan tersangka dalam perkara KTP menjadi perkara pidana kedua yang disebut dalam pemberitaan mengenai Husniah. Sebelumnya, pada 25 September 2026, Kortas Tipidkor Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain di Kabupaten Gowa pada periode 2025-2026.
Dalam perkara korupsi itu, penyidik mengusut dugaan pemerasan, pungutan liar, dan gratifikasi. Rangkaian yang diselidiki antara lain dugaan permintaan uang kepada pengembang dalam pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, permintaan dana yang disebut sebagai CSR dari pengelola minimarket, serta dugaan potongan pembelian rumah mewah yang dikaitkan dengan imbalan proyek pengadaan ambulans. Permintaan dana sponsor kegiatan Beautiful Malino juga masuk dalam rangkaian yang diungkap penyidik.
Kortas Tipidkor menyita aset yang diduga terkait perkara tersebut dengan nilai sekitar Rp5,58 miliar. Aset yang disebut meliputi dua rumah di Gowa dan Makassar serta satu mobil Toyota HiAce. Liputan6 juga melaporkan Husniah ditahan di Rutan Mapolda Sulsel, tetapi penahanan itu berada dalam konteks perkembangan perkara yang diberitakan.
Untuk perkara perubahan data kependudukan, penyidikan masih bertumpu pada pemeriksaan saksi dan ahli serta penelusuran dokumen administrasi. Polisi belum menyampaikan perkembangan lain mengenai kemungkinan tersangka tambahan.




