Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri berinisial LSP dapat menghapus nilai seluruh prestasinya selama bertugas di Polri. Ia menyampaikan penilaian itu setelah muncul dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, termasuk dirinya, menjadi sasaran penyadapan.
Habiburokhman menggunakan istilah “perkalian nol” untuk menjelaskan pandangannya. Menurut dia, loyalitas dan integritas menjadi ukuran yang menentukan apakah capaian seorang pejabat tetap bernilai. Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan perubahan sikapnya setelah sebelumnya memuji LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Kasus itu masih berupa dugaan dalam keterangan yang disampaikan Habiburokhman. Ia meminta pihak berwenang mengungkap siapa saja yang terlibat, berikut latar belakang dan motif tindakan tersebut.
Pujian lama dan dugaan yang mengubah penilaian
Dalam rapat paripurna DPR pada Juni 2026, Habiburokhman pernah memberikan penilaian positif terhadap LSP. Ia mengatakan saat itu para anggota DPR belum mengetahui adanya dugaan penyadapan ilegal. Karena itu, menurut dia, pujian tersebut mencerminkan informasi yang tersedia pada waktu itu, bukan pembelaan terhadap dugaan yang muncul kemudian.
Penjelasan itu disampaikan sebagai tanggapan terhadap unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial. Said menyindir sikap Habiburokhman yang sebelumnya memuji LSP. Habiburokhman menyatakan tidak mempersoalkan sindiran itu dan menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
Dalam kolom yang dimuat detikNews, Habiburokhman menjelaskan doktrin “perkalian nol” yang, menurut dia, pernah diajarkan oleh seniornya di Gerindra. Prinsip tersebut menggambarkan bahwa besarnya prestasi tidak mengubah hasil apabila faktor pengalinya bernilai nol.
“Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin ‘perkalian nol’ (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapapun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol,” kata Habiburokhman.
Ia menerapkan perumpamaan itu pada dugaan penyadapan yang menyeret nama LSP. Menurut Habiburokhman, jika keterlibatan tersebut terbukti, catatan prestasi sebelumnya tidak lagi dapat dipisahkan dari persoalan integritas dan loyalitas. Namun, pernyataannya tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pelaku atau bagaimana penyadapan dilakukan.
Komisi III meminta pengusutan sampai motif
ANTARA dan VIVA juga memberitakan penilaian Habiburokhman bahwa dugaan tersebut dapat meniadakan rekam prestasi LSP. Dalam keterangannya, ia mendesak pengungkapan perkara secara tuntas dan transparan. Fokus yang ia minta bukan hanya penentuan pihak yang bertanggung jawab, melainkan juga alasan di balik tindakan yang dituduhkan.
Habiburokhman menyebut dugaan penyadapan menyasar Prabowo dan sejumlah orang lain, termasuk dirinya. Rincian mengenai pihak-pihak lain itu belum dijabarkan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, identitas korban maupun cakupan tindakan tersebut masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan.
Komisi III DPR, kata Habiburokhman, mendukung Polri untuk menuntaskan pengusutan. Dalam tulisannya, ia juga mengajak publik mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar penanganan perkara dipercepat. Ia meminta siapa pun yang terlibat ditindak, sekaligus mendorong penyidik menelusuri motif di balik dugaan penyadapan.
Perubahan penilaian Habiburokhman menempatkan isu integritas sebagai pusat perdebatan, bukan semata-mata penilaian atas kinerja LSP di masa lalu. Namun, kesimpulan mengenai keterlibatan mantan Kapolri itu tetap bergantung pada hasil pengusutan. Langkah berikutnya adalah memastikan dugaan tersebut diuji dan diungkap oleh Polri secara transparan.




