Sebanyak 18.213.466 keluarga telah tercatat dalam layanan Perlinsos Digital, menurut data Kementerian Sosial yang disampaikan pada Kamis, 5 November 2026. Pendataan ini ditujukan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
Namun, terdaftar di layanan tersebut tidak otomatis berarti sebuah keluarga ditetapkan sebagai penerima bansos. Peran agen di lapangan adalah membantu akses dan pemutakhiran informasi. Penentuan kelayakan, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dilakukan melalui sistem yang memadankan data dari sejumlah lembaga pemerintah.
Angka pendaftaran itu masih jauh dari target yang disebut pemerintah. Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan harapan agar sedikitnya 96.004.487 keluarga masuk ke layanan Perlinsos Digital hingga akhir 2026. Pemerintah memperkirakan jumlah yang tercatat akan terus bertambah dengan bantuan relawan di berbagai daerah.
Agen membantu akses, bukan menetapkan penerima
Hingga 5 November, jumlah Agen Perlinsos mencapai 1.055.776 orang. Mereka membantu warga mengikuti proses pendataan sekaligus memperbarui informasi keluarga. Kompas.tv melaporkan, para agen berasal dari berbagai unsur, termasuk aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, pendamping sosial, serta pengurus RT dan RW.
Daftar unsur yang terlibat juga mencakup pendamping Program Keluarga Harapan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader dasawisma, operator data desa, petugas Badan Pusat Statistik, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan penyuluh pertanian maupun keluarga berencana. Keterlibatan mereka dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat yang perlu dibantu dalam proses registrasi, bukan untuk memilih siapa yang memperoleh bantuan.
Batas kewenangan itu penting bagi warga yang mungkin menganggap pendaftaran melalui agen sebagai jaminan mendapat bansos. Agen dapat membantu pengusulan data, tetapi tidak berwenang meloloskan atau menolak keluarga. Menurut penjelasan Gus Ipul yang diberitakan Kompas.tv, keputusan diproses oleh sistem berdasarkan pemadanan informasi. Bahkan Menteri Sosial tidak menetapkan penerima secara langsung.
Dengan mekanisme tersebut, angka 18,2 juta lebih menggambarkan keluarga yang sudah masuk layanan pendataan, bukan jumlah penerima bansos yang telah diputuskan. Pembedaan ini juga berarti hasil pengolahan data dan kondisi setiap keluarga tetap menjadi bagian dari proses penilaian.
Data dipadankan dari sejumlah lembaga
Perlinsos Digital menggabungkan informasi dari beberapa sumber pemerintah. Data yang disebut dalam laporan Kompas.tv dan ANTARA antara lain berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Samsat, PLN, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Pemadanan itu mempertimbangkan indikator seperti kepemilikan tanah dan kendaraan, pemakaian listrik rumah tangga, serta kepemilikan atau keterlibatan dalam pendirian perusahaan yang tercatat pada Kementerian Hukum. Informasi tersebut digunakan untuk melengkapi gambaran sosial ekonomi keluarga, bukan hanya mengandalkan nama dan alamat.
Sistem ini juga memakai pengenalan wajah sebagai bagian dari identifikasi biometrik. Pemerintah menyatakan pendekatan tersebut melengkapi data identitas yang selama ini digunakan. Dalam pengembangannya, data yang lebih lengkap dan diperbarui diharapkan membantu pemerintah mengenali kondisi keluarga dengan lebih tepat.
Perlinsos Digital menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan koreksi atau menyampaikan sanggahan atas informasi yang tercatat. Pemerintah membuka mekanisme tersebut agar data dapat diperiksa dan diperbaiki, termasuk ketika kondisi suatu keluarga berbeda dari informasi yang tersedia di sistem.
Pemutakhiran DTSEN masih berjalan
ANTARA melaporkan, pendaftaran Perlinsos Digital sekaligus mendukung pembaruan DTSEN secara serentak. Pemerintah menilai partisipasi agen dan masyarakat dapat membantu menghasilkan informasi yang lebih mutakhir sebagai dasar kebijakan perlindungan sosial. Hasil pendataan itu selanjutnya dipadankan dengan sumber-sumber pemerintah sebelum digunakan dalam penilaian.
Dengan lebih dari satu juta agen yang sudah terlibat, pekerjaan berikutnya adalah memperluas akses ke keluarga yang belum terdaftar dan menjaga agar informasi yang masuk tetap sesuai kondisi lapangan. Target pemerintah hingga akhir tahun masih hampir 96 juta keluarga, sementara penentuan penerima bantuan tetap berada pada proses pengolahan sistem.




