Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemnaker 2026 untuk pekerja pada kuartal IV, dengan bantuan Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember. Jika skema itu berjalan sesuai rencana, penerima akan memperoleh Rp900.000 sekaligus. Namun, hingga awal Oktober 2026, aturan teknis mengenai syarat penerima dan jadwal pencairan belum diumumkan secara lengkap.
Kepastian rencana penyaluran disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu, 30 September 2026. CNBC Indonesia melaporkan, sekitar 13,3 juta pekerja diproyeksikan menerima bantuan tersebut. Besaran anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hampir Rp12 triliun.
Karena ketentuan terbaru belum terbit, pekerja perlu membedakan informasi mengenai rencana BSU 2026 dari aturan yang berlaku pada program sebelumnya. Persyaratan lama dapat menjadi gambaran, tetapi belum tentu digunakan kembali tanpa perubahan.
Apakah pekerja harus mendaftar BSU 2026 sendiri?
Mengacu pada mekanisme penyaluran BSU sebelumnya, pekerja tidak mendaftarkan diri secara individual ke Kemnaker atau kantor BPJS Ketenagakerjaan. Data calon penerima bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum pemerintah menetapkan penerima.
Pendaftaran kepesertaan pekerja dilakukan melalui perusahaan atau pemberi kerja. Karena itu, langkah yang lebih relevan bagi pekerja saat ini adalah memastikan data ketenagakerjaan dan kepesertaan tercatat dengan benar, bukan mengisi formulir dari tautan yang beredar di media sosial.
Meski demikian, mekanisme khusus untuk BSU Oktober–Desember 2026 masih menunggu pengumuman pemerintah. Pekerja sebaiknya tidak menganggap prosedur periode sebelumnya otomatis berlaku, termasuk cara pendaftaran, kanal pengecekan, maupun data yang perlu dimasukkan.
Syarat BSU Kemnaker 2026 belum ditetapkan lengkap
Hingga awal Oktober 2026, pemerintah belum merinci kriteria penerima terbaru, seperti batas penghasilan, batas waktu kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima final, serta jadwal pencairan. Ketentuan itu masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai pembanding, pada BSU 2025 pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga batas waktu yang ditentukan. CNBC Indonesia juga mencatat batas penghasilan pada program tersebut paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan itu merujuk pada program tahun lalu, bukan jaminan bahwa syarat BSU 2026 akan sama.
Aturan BSU 2025 juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan disalurkan. Ketentuan tersebut tidak berarti semua penerima bantuan sosial otomatis dilarang menerima BSU. Untuk program terbaru, pekerja tetap perlu merujuk pada aturan yang akan diterbitkan pemerintah.
Cara mengecek informasi dan menghindari tautan palsu
Portal bsu.kemnaker.go.id yang digunakan untuk pengecekan pada periode sebelumnya, menurut laporan CNBC Indonesia, masih menampilkan data penerima tahun lalu. Karena itu, hasil pencarian di laman tersebut belum dapat dijadikan kepastian mengenai status penerima BSU 2026. Pemerintah masih perlu mengumumkan kanal dan tata cara pengecekan terbaru.
Waspadai situs atau pesan yang mengklaim pendaftaran BSU 2026 sudah dibuka, terutama jika menjanjikan bantuan langsung setelah formulir diisi. Penerima ditetapkan melalui verifikasi data, bukan berdasarkan siapa yang paling cepat mengirimkan informasi lewat tautan tertentu.
Jangan memasukkan NIK, nomor rekening, PIN, kode OTP, atau data pribadi lain ke situs yang alamatnya tidak jelas. Tautan pendaftaran yang mengatasnamakan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk penipuan, sementara rincian proses resmi belum diumumkan.
Pastikan data ketenagakerjaan tetap akurat
Ketidaksesuaian NIK dengan data kependudukan, rekening yang tidak aktif, atau pelaporan gaji yang keliru dapat menghambat verifikasi maupun penyaluran. Pekerja dapat berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan data kepesertaan dan informasi yang dilaporkan sudah benar.
Untuk sementara, informasi mengenai BSU Kemnaker 2026 sebaiknya dipantau melalui kanal resmi pemerintah, terutama Kemnaker. Setelah aturan teknis terbit, pekerja dapat memastikan syarat, jadwal, dan cara pengecekan yang berlaku tanpa bergantung pada informasi yang belum terverifikasi.




