Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dan menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Sasaran pembiayaan itu mencakup petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan maupun wilayah pedesaan dan terpencil.
Prabowo mengumumkan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam acara yang sama, ia meresmikan DNKK sebagai lembaga yang mengarahkan kebijakan keuangan agar lebih berfokus pada kesejahteraan keluarga.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
Target kredit rakyat dan pembagian sektor
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merancang pembagian penyaluran kredit berdasarkan sektor. Rinciannya belum diumumkan. Ia menyebut program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon sekitar Rp300 triliun tetap berjalan, begitu pula kredit program perumahan yang ditargetkan sebesar Rp50 triliun.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menambahkan pembiayaan untuk sektor strategis lain dan membagi alokasinya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, target Rp400 triliun tidak hanya diarahkan kepada satu kelompok atau bidang usaha. Pemerintah juga menekankan pembiayaan produktif bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Airlangga mengatakan fasilitas pembiayaan diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan. Masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh akses terhadap dana, tetapi juga mampu mengelola keuangan, memiliki simpanan, dan menggunakan layanan perbankan dengan lebih baik.
Dari akses keuangan menuju kesejahteraan keluarga
Pembentukan DNKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Lembaga ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan cakupan kebijakan yang diperluas: dari mendorong kepemilikan rekening menjadi memastikan keluarga dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk memperbaiki kondisi hidup.
Airlangga menjelaskan, inklusi keuangan selama ini terutama mengukur keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan, termasuk kepemilikan rekening. Arah baru DNKK, kata dia, menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai tujuan kebijakan.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” ujar Airlangga.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Namun, tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Perbedaan itu menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong agar akses yang sudah terbuka dapat diikuti pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan secara lebih baik.
Strategi kesejahteraan keuangan keluarga mencakup kondisi keuangan yang sehat, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, serta rasa aman dalam mengelola keuangan. Penguatan literasi dan perluasan pembiayaan UMKM di daerah juga menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
Penyaluran produktif dan peran daerah
Dalam Rakornas TPAKD, pemerintah menyampaikan bahwa pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun telah disalurkan selama Agustus hingga Oktober 2026 kepada 2.106.401 debitur di seluruh Indonesia. Penerimanya termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Prabowo menyebut kesejahteraan harus terlihat dari peningkatan penghasilan riil dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan. Ia menegaskan daya beli masyarakat menjadi ukuran penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan sekadar slogan.
Perluasan pembiayaan juga akan mengandalkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta sektor jasa keuangan. Prabowo mengapresiasi OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak lain yang mendukung kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Tim tersebut telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024.
Target Rp400 triliun kini menunggu penjabaran lebih lanjut, termasuk pembagian sektor yang disiapkan pemerintah. Keberhasilan program akan bergantung pada ketepatan penyaluran dan kemampuan penerima memanfaatkan pembiayaan secara produktif, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan keuangan.




