Partai-partai Arab Israel berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan setelah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan kubu Gadi Eisenkot untuk mengakhiri kekuasaan Benjamin Netanyahu. Dalam hitungan kursi yang dilaporkan CNN Indonesia, blok Eisenkot memperoleh 48 kursi, sementara partai-partai Arab menguasai 20 kursi. Belum ada kelompok yang mencapai batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.
Ketua Joint List, Ahmad Tibi, mengatakan pihaknya telah menerima permintaan dari kubu Eisenkot. Ia menyampaikan kesediaan untuk membantu menjatuhkan pemerintahan Netanyahu, seperti dikutip CNN Indonesia dari Jerusalem Post. Pernyataan itu menempatkan negosiasi dengan partai Arab sebagai salah satu jalur yang bisa ditempuh Eisenkot untuk mengejar mayoritas di parlemen.
Namun, kesiapan bekerja sama belum sama dengan terbentuknya koalisi. Pernyataan Joint List menyebut partai itu terbuka terhadap kerja sama politik untuk membentuk pemerintahan alternatif. Artinya, kesepakatan dan susunan dukungan masih perlu dipastikan. Hasil hitung kursi saja belum menjawab apakah kelompok-kelompok tersebut akan sepakat menjalankan pemerintahan bersama.
Hitungan kursi membuka jalan, tetapi belum memastikan mayoritas
Secara aritmetika, 48 kursi blok Eisenkot ditambah 12 kursi Joint List menghasilkan 60 kursi, masih kurang satu dari ambang 61. Jika delapan kursi Ra’am juga mendukung, gabungan itu dapat mencapai 68 kursi. Perhitungan tersebut menggambarkan potensi dukungan, bukan konfirmasi bahwa seluruh partai Arab telah menyepakati koalisi.
Posisi partai-partai Arab menjadi penting karena persaingan dua kubu utama belum menghasilkan mayoritas sendiri. CNN Indonesia mencatat blok Netanyahu meraih 52 kursi, sedangkan kubu Eisenkot memperoleh 48. Dalam pembaruan yang dirangkum Tirto.id, angka untuk kubu Netanyahu disebut 53 kursi, sementara Eisenkot tetap 48. Perbedaan satu kursi itu menunjukkan angka yang diberitakan belum seragam; keduanya tetap berada di bawah ambang pembentukan pemerintahan.
Dengan kondisi tersebut, dukungan partai Arab dapat mengubah peluang pembentukan pemerintahan. Bagi Eisenkot, dukungan mereka bukan sekadar tambahan angka, melainkan bagian dari upaya menghimpun mayoritas. Sementara itu, belum ada keterangan dalam laporan yang tersedia mengenai kesepakatan final, pembagian posisi, atau syarat terperinci yang harus dipenuhi sebelum kerja sama diwujudkan.
Joint List mengaitkan dukungan dengan perubahan kebijakan
Joint List menyatakan pemerintahan baru seharusnya mengakui hak-hak masyarakat Arab dan mengakhiri pengecualian komunitas serta wakil mereka dari sistem politik. Partai itu juga menginginkan perubahan mendasar terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya rasis. Sikap tersebut memberi gambaran bahwa pembicaraan, bila berlanjut, tidak hanya berkisar pada hitungan kursi.
Bagi Joint List, perubahan arah kebijakan menjadi bagian dari alasan untuk membantu membentuk pemerintahan alternatif. Karena itu, kesediaan Tibi untuk bekerja sama masih perlu dibaca bersama tuntutan politik yang diumumkan partainya. Belum ada rincian dalam laporan CNN Indonesia mengenai tanggapan Eisenkot terhadap tuntutan itu atau sejauh mana kubunya bersedia mengakomodasi agenda tersebut.
Analis politik Palestina Ahmed Najar menilai kemitraan dengan partai Arab bukan hanya mungkin, tetapi merupakan pilihan paling realistis bagi Eisenkot. Penilaian itu sejalan dengan susunan kursi yang dilaporkan, meski jalan menuju mayoritas tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan antarkelompok. Dukungan yang diumumkan secara terbuka belum otomatis berubah menjadi komitmen pemerintahan.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada proses perundingan dan kepastian dukungan di parlemen. Selama belum ada gabungan yang mencapai 61 kursi, pembentukan pemerintahan masih terbuka. Langkah berikutnya adalah melihat apakah kesiapan partai-partai Arab dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan politik yang cukup untuk menggeser Netanyahu.




