Pengakuan Gibran Rakabuming Raka bahwa ia berat meninggalkan PDI Perjuangan saat menerima pinangan Prabowo Subianto mendapat respons dingin dari partai lamanya. PDI-P menilai pengakuan itu datang setelah peristiwa pencalonan pada Pilpres 2024 berlalu, sementara persoalan utama bagi partai adalah proses yang mereka anggap melanggar prinsip konstitusi.
Pernyataan Gibran disampaikan melalui video monolog di akun media sosialnya pada Kamis malam, 12 November 2026, setelah ia mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR. Ia menceritakan kembali pergulatan batin ketika pinangan untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023.
Dalam video itu, Gibran juga menyebut beratnya menyerahkan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo kepada orang lain. Namun, ia mengatakan hal yang paling sulit adalah mengecewakan partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya, serta menghadapi akibat dari keputusan untuk berjalan berseberangan.
PDIP menilai pengakuan itu datang terlambat
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira tidak menguraikan panjang lebar respons partainya. Kepada CNN Indonesia, ia menyebut pernyataan Gibran sudah “expired”. Andreas lalu menjelaskan istilah itu lewat perumpamaan makanan dan obat yang melewati masa berlaku.
“Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun,” ujar Andreas.
Juru bicara PDI-P Guntur Romli mengambil nada yang sedikit berbeda. Ia menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mundur dan keterbukaannya menceritakan kebimbangan saat menerima tawaran Prabowo. Namun, menurut Guntur, pengakuan tersebut tidak mengubah keadaan yang telah terjadi.
“Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat,” kata Guntur, seperti dikutip detikNews.
Respons itu memperlihatkan bahwa PDI-P tidak menempatkan persoalan tersebut semata-mata sebagai rasa kecewa karena ditinggalkan. Guntur mengatakan kekecewaan partainya berkaitan dengan prinsip yang dinilai dilanggar dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Perselisihan berpusat pada proses pencalonan
Guntur menyebut PDI-P telah mengambil keputusan organisasi untuk memberhentikan Gibran, Joko Widodo, Bobby Nasution, serta puluhan kader lain setelah Pilpres dan Pilkada 2024. Ia mengatakan keputusan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap konstitusi dan AD/ART partai serta ketidakpatuhan terhadap keputusan Ketua Umum. Menurut dia, pemberhentian tersebut bukan tindakan karena dendam pribadi.
Dalam penjelasannya, Guntur juga mengaitkan pencalonan Gibran dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Ia menilai jalan pencalonan itu dibuka melalui putusan yang, menurutnya, disertai pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan posisi PDI-P atas konflik yang telah berlangsung sejak Pilpres 2024.
Gibran sebelumnya mengatakan tawaran Prabowo datang ketika ia masih menjabat wali kota. Ia menggambarkan adanya tanggung jawab atas pekerjaan pembangunan dan persoalan warga Solo yang harus ia delegasikan. Pengakuan terbaru itu menyoroti sisi personal dari keputusannya, sedangkan tanggapan PDI-P mengembalikan pembahasan pada perselisihan politik dan aturan partai.
Guntur juga mengatakan partainya tidak bersorak ketika Gibran mengajukan pengunduran diri. Ia memandang peristiwa itu bukan sesuatu yang patut dirayakan, melainkan pelajaran tentang pentingnya proses politik yang taat konstitusi. Ia berharap keputusan tersebut dapat menjadi awal pemulihan demokrasi dan Gibran memperoleh ketenangan setelah pergulatan yang ia ceritakan.
MPR memiliki waktu 60 hari
Surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada MPR pada Kamis, 12 November. Berdasarkan keterangan yang dilaporkan CNN Indonesia, MPR memiliki waktu 60 hari sejak tanggal itu untuk menunjuk wakil presiden baru. Proses tersebut menjadi tahapan berikutnya setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya.
Untuk PDI-P, pengakuan Gibran tidak mengubah sikap partai terhadap pencalonan 2024 maupun keputusan pemberhentian keanggotaan. Perbedaan penekanan itu kini terlihat jelas: Gibran mengisahkan kebimbangan pribadi, sementara partai menegaskan keberatannya terhadap cara pencalonan berlangsung.




