Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait penanganan perkara Wanaartha dan menyatakan prosesnya mengalami penundaan yang tidak semestinya atau undue delay. Putusan itu menempatkan lamanya penanganan perkara sebagai persoalan yang dapat diuji di pengadilan, bukan sekadar urusan internal penyidik.
Perkara ini menjadi relevan seiring munculnya ketentuan dalam KUHAP 2025 yang membuka ruang praperadilan untuk menguji penundaan tanpa alasan sah. Namun, penilaian atas sebuah proses tidak cukup hanya dengan menghitung berapa lama perkara berjalan. Alasan keterlambatan dan perkembangan penyidikan juga perlu diperiksa, sebagaimana disorot dalam pemberitaan Dandapala Digital dan Monitor Pos.
Penundaan perkara masuk ke ruang uji hakim
Praperadilan yang dikabulkan dalam perkara Wanaartha memberi perhatian baru pada pertanyaan tentang batas waktu penanganan perkara. Intinya bukan menetapkan bahwa setiap penyidikan yang berlangsung lama otomatis melanggar hukum. Yang diuji ialah apakah keterlambatan itu memiliki alasan yang dapat diterima dan apakah prosesnya tetap menunjukkan kemajuan.
Dandapala Digital melaporkan PN Jakarta Selatan menyatakan penanganan perkara Wanaartha sebagai undue delay. Informasi yang tersedia tidak memuat rincian mengenai durasi penanganan, tahapan penyidikan, ataupun pertimbangan lengkap majelis. Karena itu, putusan tersebut belum dapat dibaca sebagai patokan angka waktu tertentu untuk seluruh perkara.
Perbedaan itu penting. Ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan panjang, tetapi lamanya proses perlu disertai alasan dan langkah yang jelas. Sebaliknya, waktu yang terus berjalan tanpa penjelasan atau progres dapat memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengujian di pengadilan menyediakan jalur untuk menilai persoalan tersebut berdasarkan perkara konkret.
KUHAP 2025 dan alasan yang harus diuji
Sejumlah pemberitaan mengenai KUHAP 2025 menyoroti perluasan objek praperadilan. Pasal 158 huruf e disebut memberi ruang bagi hakim untuk menguji penundaan perkara yang tidak memiliki alasan sah. Dengan adanya pintu tersebut, keberatan atas lamanya proses dapat diajukan untuk dinilai secara hukum, bukan berhenti sebagai keluhan terhadap lambatnya penanganan.
Monitor Pos menekankan bahwa alasan penundaan dan progres penyidikan menjadi bagian penting dalam penilaian. Artinya, pemeriksaan tidak semestinya hanya terpaku pada kalender. Hakim perlu melihat apakah ada langkah nyata dalam penanganan serta apakah hambatan yang dikemukakan memang menjelaskan waktu yang telah berlalu.
Ketentuan itu juga membawa tuntutan pembuktian bagi pihak yang mengajukan permohonan maupun pihak yang menjelaskan proses. Pemohon perlu menguraikan bagian mana dari penanganan yang dianggap tertunda. Sementara itu, pihak yang menangani perkara perlu dapat menerangkan alasan dan perkembangan yang relevan. Penilaian akhirnya bergantung pada fakta yang diperiksa dalam persidangan.
Ruang uji tersebut berpotensi memperjelas akuntabilitas proses. Akan tetapi, praperadilan bukan pengganti penyidikan dan tidak dengan sendirinya menjawab pokok perkara. Fokusnya, dalam konteks penundaan, ialah menilai kewajaran proses dan dasar yang digunakan untuk meneruskan penanganan dalam waktu tertentu.
Putusan Wanaartha belum menjadi batas waktu umum
Kasus Wanaartha dapat dibaca sebagai ujian awal bagi penerapan gagasan undue delay di pengadilan. Meski begitu, satu putusan tidak serta-merta menetapkan batas waktu seragam untuk semua penyidikan. Karakter perkara, alasan penundaan, dan kemajuan penanganan dapat berbeda, sehingga pertimbangan hakim perlu dilihat sesuai konteks masing-masing permohonan.
Dandapala Digital juga mengangkat KUHAP 2025 sebagai perkembangan yang memberi ruang baru untuk menguji penundaan. Perhatian berikutnya tertuju pada cara ketentuan itu diterapkan: bagaimana hakim menilai alasan yang diajukan, jenis bukti yang diperiksa, serta ukuran progres yang dianggap memadai. Rangkaian putusan berikutnya akan membantu memperjelas batasnya.
Bagi masyarakat, isu ini berkaitan dengan kepastian bahwa perkara tidak dibiarkan tanpa penjelasan, sekaligus perlunya penyidik tetap memiliki ruang untuk menuntaskan proses yang memang membutuhkan waktu. Keseimbangan itu tidak dapat ditentukan hanya dari panjangnya penanganan. Pengadilan perlu menilai alasan dan langkah konkret dalam perkara yang diajukan.
Untuk perkara Wanaartha, perkembangan yang dapat dipastikan dari laporan yang tersedia adalah praperadilan telah dikabulkan dan penanganannya dinilai mengalami penundaan tidak semestinya. Arti hukum putusan tersebut akan semakin terang melalui pertimbangan lengkap pengadilan dan penerapan ketentuan praperadilan dalam perkara-perkara selanjutnya.

