Ratusan hotel dan resor di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah diambil alih atau masuk daftar properti yang berpotensi disita. Penelusuran Reuters terhadap catatan properti kedua negara menemukan 521 hotel dan resor yang ditandai sebagai properti tanpa pemilik di wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Rusia.
Dari jumlah tersebut, setidaknya 77 hotel dan resor kini berada di bawah kendali perusahaan Rusia. Sebanyak 20 di antaranya dikelola entitas milik negara Rusia. Data itu menggambarkan bagaimana konflik tidak hanya mengubah kendali atas wilayah, tetapi juga menyentuh usaha dan aset warga yang tertinggal di sana.
Kasus pengusaha Ukraina Denys Katyukha memperlihatkan dampaknya secara langsung. Ia kehilangan kendali atas The Admiral, hotel di kawasan wisata Kyrylivka, pesisir Laut Azov, yang dibangunnya dari awal hingga berkembang menjadi kompleks dengan 100 kamar.
Hotel yang dibangun dari awal lepas dari pemiliknya
Sejak pasukan Rusia menguasai sebagian wilayah Zaporizhzhia, The Admiral tidak lagi berada di bawah kendali Katyukha. Pengusaha itu juga harus berjuang selama 11 bulan melalui jalur hukum untuk membuktikan bahwa hotel dan apartemennya di Melitopol telah diambil alih Rusia, seperti dilaporkan detikcom dengan mengutip Reuters.
Katyukha menggambarkan perjuangannya sebagai perkara yang sulit dimenangkan. Ia berkata, “Saat ini, saya adalah korbannya, seperti Don Quixote yang berjuang melawan kincir angin.”
Pengalaman tersebut bukan kasus tunggal. Menurut pemeriksaan Reuters atas catatan properti Rusia dan Ukraina, ratusan penginapan di sepanjang pesisir Laut Azov telah dikuasai atau ditandai untuk penyitaan oleh otoritas Rusia. Cakupannya meliputi hotel dan resor di wilayah yang berada di bawah kendali Rusia.
Di Zaporizhzhia, lebih dari 7.000 properti komersial dan hunian telah masuk kategori tanpa pemilik. Angka 521 hotel dan resor merupakan bagian dari kumpulan properti tersebut, bukan jumlah seluruh bangunan yang berpindah langsung ke tangan perusahaan Rusia. Sementara itu, angka 77 merujuk pada penginapan yang kini dikendalikan perusahaan Rusia.
Status kepemilikan jadi pokok perselisihan
Perbedaan antara properti yang telah dikuasai dan yang baru ditandai untuk disita penting dalam membaca data itu. Catatan Reuters menyebut kedua keadaan tersebut, sehingga tidak berarti seluruh hotel dalam daftar sudah beroperasi di bawah pengelola baru. Namun, penetapan sebagai properti tanpa pemilik dapat membuka jalan bagi pengambilalihan berikutnya.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menilai aturan baru Rusia mengenai properti di wilayah pendudukan sebagai “tabir hukum” untuk melegitimasi tindakan yang disebutnya sebagai pencurian yang didukung negara. Kyiv juga menyatakan aturan itu dapat mencabut hak kepemilikan warga Ukraina yang tidak mengubah status kewarganegaraan mereka menjadi warga Rusia.
Rusia membantah gambaran bahwa pemilik tidak memiliki kesempatan mempertahankan aset. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pendaftaran ulang tersedia bagi mereka yang ingin mempertahankan properti berdasarkan hukum Rusia.
“Semua orang yang ingin melakukannya telah diberi kesempatan untuk mendaftarkan ulang properti mereka berdasarkan yurisdiksi Rusia. Properti yang tidak didaftarkan ulang kemudian menjadi tidak bertuan,” kata Peskov kepada Reuters.
Persoalan utama bagi pemilik, dengan demikian, berkaitan dengan prosedur dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan status aset. Pihak Ukraina memandang ketentuan itu sebagai cara untuk menghilangkan hak warga, sedangkan Kremlin menyatakan pendaftaran ulang telah disediakan. Kedua posisi tersebut memperlihatkan sengketa kepemilikan yang berjalan bersamaan dengan penguasaan wilayah.
Pengambilalihan memperkuat kendali di wilayah pendudukan
Karolina Hird, peneliti keamanan nasional di Institute for the Study of War di Washington, menyebut penyitaan properti sebagai cara bagi Rusia untuk mengonsolidasikan kekuasaan di wilayah yang diduduki. Pengambilalihan hotel juga berpotensi menghasilkan pemasukan, yang menurut laporan Reuters dapat membantu mendukung perang Rusia.
Bagi pemilik seperti Katyukha, dampaknya bukan sekadar hilangnya akses ke sebuah bangunan. The Admiral tumbuh menjadi usaha penginapan berkapasitas 100 kamar, tetapi kini ia harus menempuh proses hukum untuk membuktikan pengambilalihan tersebut. Pengalaman itu berlangsung di tengah penandaan ribuan aset lain sebagai properti tanpa pemilik.
Jumlah properti yang masuk daftar dan hotel yang sudah dikendalikan perusahaan Rusia menjadi ukuran skala persoalan, tetapi status tiap aset tetap berbeda. Sengketa seperti yang dialami Katyukha masih bergantung pada proses hukum dan aturan yang diberlakukan otoritas Rusia di wilayah pendudukan.




