Pembangunan rumah susun subsidi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum dapat direalisasikan karena lahan yang direncanakan masih tersangkut gugatan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta bantuan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo untuk menelaah persoalan tersebut.
Permintaan itu disampaikan Ara saat Dedi berkunjung ke kantor Kementerian PKP pada Selasa (13/10/2026). Ara menyoroti lahan negara strategis yang, menurutnya, banyak dikuasai pihak ketiga. Ia berharap penguasaan lahan negara dapat kembali berada di tangan negara agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Nah, lahan-lahan yang strategis cukup banyak yang dikuasai pihak ketiga, Pak. Kalau lahan-lahan yang di ujung-ujung banyak, tapi siapa yang mau tinggal di situ? Nah, jadi saya berharap betul-betul lahan-lahan negara ini benar-benar dikuasai oleh negara,” ujar Ara kepada Dedi.
Sengketa lahan menjadi penghambat pembangunan rusun
Persoalan di Tanah Abang berawal dari gugatan pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan yang hendak digunakan untuk pembangunan rusun. Pada April 2026, Sulaeman Effendi menggugat PT KAI hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (16/4) dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.
Dalam proses tersebut, pihak penggugat mendapat bantuan dari Rosaria de Marshall, yang dikenal sebagai Hercules, bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya. Sengketa itu membuat rencana pembangunan rusun subsidi belum berjalan. Belum ada kepastian kapan pekerjaan fisik dapat dimulai, karena perkara masih bergulir.
Pada September 2026, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Hendra Gunawan menyebut proses gugatan masih berlangsung. Tahap yang disebutnya mencakup pengujian berkas dan penetapan status quo. Kondisi tersebut, kata Hendra, membuat pembangunan untuk sementara belum bisa dilaksanakan.
“Untuk pembangunan dan mungkin nanti sementara belum bisa dilaksanakan,” kata Hendra dalam pertemuan dengan Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
BRAN akan mempelajari peta agraria lebih dahulu
Menanggapi permintaan Ara, Dedi belum langsung menetapkan langkah penyelesaian. Ia mengatakan perlu mempelajari lebih dahulu perkara dan pemetaan tanah yang terkait dengan sengketa tersebut. “Saya harus baca dulu, yang mapping tanah agrarianya,” ujarnya saat ditanya wartawan mengenai kasus Tanah Abang.
Dedi menjelaskan, sengketa tanah pada dasarnya berada dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN. Adapun ruang lingkup BRAN, menurut dia, adalah penanganan konflik agraria yang bersifat struktural dan berdampak luas. Karena itu, ia belum menyampaikan langkah khusus yang akan ditempuh BRAN untuk perkara tersebut.
Belum adanya keputusan juga berarti permintaan Ara masih berada pada tahap pembahasan awal. Pemerintah perlu melihat pemetaan agraria dan perkembangan proses gugatan sebelum menentukan tindak lanjut. Dalam pertemuan itu, Ara menyampaikan harapan agar lahan negara yang strategis dapat digunakan untuk mendukung penyediaan hunian.
Opsi percepatan masih perlu melibatkan banyak pihak
Meski pembangunan belum dapat dilakukan, masih ada kemungkinan teknis lain yang dapat dipertimbangkan untuk mempercepat pemanfaatan lahan. Namun, menurut bahan yang disampaikan, langkah tersebut perlu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Belum ada rincian mengenai opsi teknis yang dimaksud ataupun pihak-pihak yang akan dilibatkan.
Perkembangan sengketa Tanah Abang kini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam rencana pembangunan rusun subsidi tersebut. Pemerintah harus menunggu proses hukum dan penelaahan atas status lahan, sementara usulan penanganan dari BRAN belum ditetapkan. Kejelasan mengenai pemetaan, kewenangan, dan tindak lanjut akan menentukan bagaimana rencana hunian itu dapat bergerak ke tahap berikutnya.




