Wacana hak angket DPR mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum beranjak menjadi langkah konkret. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, belum jelas apakah dorongan tersebut masih memiliki tenaga politik atau akan berhenti sebagai perbincangan di parlemen.
Menurut Adi, hambatannya bukan terutama soal jumlah pengusul. Aturan yang ia rujuk mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi. Namun, sampai pernyataannya disampaikan pada Senin, belum tampak tindak lanjut yang memastikan usulan itu benar-benar dibawa ke tahap berikutnya.
“Kalau kita baca regulasinya, rasa-rasanya hak angket di DPR itu sesuatu yang sangat mudah karena salah satu syaratnya hanya diusulkan oleh 25 anggota DPR dan minimal diusulkan dua fraksi,” kata Adi, seperti dikutip JPNN.
Dukungan politik belum terlihat jelas
Perbedaan antara mudahnya memenuhi syarat dan belum adanya kepastian pelaksanaan menjadi inti persoalan yang disoroti Adi. Secara administratif, ambang pengusul itu dapat dihitung. Yang belum terang ialah apakah cukup banyak anggota parlemen bersedia mengubah wacana menjadi agenda resmi.
Adi menduga para legislator bersikap hati-hati karena isu tersebut menyangkut dokumen pendidikan Gibran, yang kini menjabat wakil presiden. Sensitivitas itu, menurutnya, ikut memengaruhi keputusan anggota DPR untuk melangkah. Ia belum melihat dorongan politik yang cukup nyata untuk memastikan hak angket bergulir.
Dalam laporan JPNN, Adi mempertanyakan apakah dukungan terhadap usulan itu masih kuat atau justru kehilangan momentum. Ia juga menilai isu tersebut mungkin tidak lagi dianggap menarik secara politik oleh sebagian anggota parlemen. Penilaian itu merupakan dugaan pengamat, bukan kepastian tentang sikap seluruh fraksi.
Situasi tersebut membuat status wacana tetap menggantung. Belum ada kepastian dari bahan laporan yang tersedia mengenai pengajuan resmi, daftar anggota pengusul, ataupun jadwal pembahasan. Tanpa kejelasan itu, publik belum dapat menilai seberapa jauh dukungan di DPR telah terbentuk.
Polemik tetap dibicarakan, tetapi jalurnya belum pasti
Sejumlah pemberitaan lain memperlihatkan bahwa polemik ijazah Gibran masih dibicarakan oleh partai politik. CNN Indonesia melaporkan PDIP menyambut ajakan PKS untuk mengusut persoalan tersebut di DPR. Kumparan juga memberitakan keterbukaan PDIP untuk berdialog mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu ijazah itu.
Kompas.tv, berdasarkan judul laporannya, mengutip PKS yang menyatakan polemik tersebut perlu diproses di DPR. Namun, kabar mengenai adanya ajakan atau ruang dialog tidak otomatis berarti hak angket telah diajukan. Keduanya menunjukkan adanya percakapan politik, sementara keputusan untuk memakai mekanisme itu masih memerlukan langkah nyata dari anggota parlemen.
Perbedaan antara pembicaraan dan tindakan penting diperhatikan. Pernyataan partai dapat menjaga isu tetap muncul di ruang publik, tetapi belum menjawab siapa yang akan mengusulkan hak angket atau kapan prosesnya dimulai. Adi menempatkan kemauan politik sebagai faktor penentu setelah syarat jumlah pengusul terpenuhi.
Di sisi lain, isu yang berkaitan langsung dengan wakil presiden berpotensi membuat para anggota DPR lebih berhitung. Adi menyebut kehati-hatian itu sebagai salah satu kemungkinan di balik lambatnya perkembangan. Ia tidak menyatakan bahwa seluruh anggota parlemen menolak, melainkan menyoroti belum terlihatnya dukungan yang cukup konkret.
Keputusan DPR menjadi titik penentu
Perdebatan mengenai ijazah Gibran kini berhadapan dengan pertanyaan praktis: apakah para anggota DPR akan membawa wacana tersebut ke jalur kelembagaan, atau membiarkannya mereda. Untuk menjawabnya, perhatian tertuju pada munculnya pengusul lintas fraksi serta tindak lanjut yang dapat diverifikasi, bukan hanya pernyataan dukungan di ruang publik.
Adi menyampaikan penilaiannya saat belum ada kepastian mengenai kelanjutan hak angket. Ia memperingatkan bahwa wacana itu bisa kehilangan gairah bila tidak diikuti langkah politik. Sampai ada perkembangan resmi dari DPR, polemik tersebut masih berada pada tahap pembicaraan, sedangkan arah proses berikutnya belum jelas.




