Komisi XI DPR RI menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031. Keputusan itu diambil dalam rapat internal setelah komisi menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para kandidat.
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan hasil rapat tersebut akan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR RI. Dengan demikian, penetapan di tingkat Komisi XI menjadi tahapan yang akan ditindaklanjuti melalui forum paripurna.
“Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menindaklanjuti hasil keputusan rapat internal tersebut untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI,” kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Senin (5/10/2026).
Terpilihnya dua nama itu menandai berakhirnya proses seleksi di Komisi XI yang melibatkan puluhan kandidat. Dari 23 calon yang mengikuti rangkaian seleksi, komisi membagi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ke dalam dua panel.
Nyoman Adhi masih menjabat anggota BPK
Nyoman Adhi Suryadnyana bukan sosok baru di lembaga pemeriksa tersebut. Ia saat ini menjabat sebagai Anggota I BPK RI, posisi yang diembannya sejak April 2022.
Pengalaman Nyoman di BPK menjadi salah satu latar belakang yang tercatat dalam profilnya. Namun, bahan seleksi yang tersedia tidak merinci pandangan atau program yang ia sampaikan saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Jika hasil Komisi XI nantinya disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Nyoman akan masuk dalam daftar calon yang dipilih untuk mengisi keanggotaan BPK periode 2026-2031. Tahap paripurna itu menjadi tindak lanjut yang disebutkan Misbakhun setelah keputusan internal komisi.
Khaidir Abdurrahman pernah menjadi anggota DPR
Calon lainnya, Khaidir Abdurrahman, memiliki pengalaman di lingkungan pemerintahan dan lembaga negara. Sebelum mengikuti seleksi anggota BPK, ia menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero).
Khaidir juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Komisi IX pada periode 2014-2019. Riwayat tersebut tercatat bersama pengalamannya di ASABRI sebagai bagian dari perjalanan profesional yang dimiliki calon anggota BPK itu.
Komisi XI memilih Khaidir bersama Nyoman setelah seluruh rangkaian uji kelayakan yang dijadwalkan selesai. Keputusan tersebut menetapkan dua nama dari 23 calon yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di komisi.
Uji kelayakan diikuti 23 calon dalam dua panel
Dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan, para kandidat dibagi ke dalam dua panel. Agenda itu menjadi bagian dari prosedur seleksi sebelum Komisi XI menetapkan calon yang akan diteruskan ke tahap berikutnya.
Tiga calon tercatat tidak hadir dalam agenda tersebut, yakni Jodi Purgito, Hasbi Anshory, dan Samsudin. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan alasan ketidakhadiran mereka, sehingga tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Komisi XI menyatakan penetapan dua calon telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku. Meski demikian, pengumuman keputusan pada tingkat komisi perlu dibedakan dari tahap yang akan berlangsung di Rapat Paripurna DPR, sebagaimana disampaikan Misbakhun.
Di antara sorotan yang muncul selama proses seleksi, Anis Byarwati mendorong penguatan audit investigatif. Masukan itu menempatkan kapasitas pemeriksaan sebagai salah satu perhatian dalam pembahasan mengenai calon anggota BPK.
Kompleksitas pengawasan keuangan negara juga menjadi perhatian yang disebut dalam pemberitaan terkait uji kelayakan. Namun, bahan yang tersedia tidak memuat rincian usulan atau tanggapan para kandidat mengenai isu tersebut.
Perhatian terhadap kemampuan audit dan proses pengawasan akan tetap relevan saat pembahasan berlanjut. Publik kini menunggu tindak lanjut hasil keputusan Komisi XI di Rapat Paripurna, sekaligus perkembangan penetapan anggota BPK untuk masa jabatan 2026-2031.




