Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka merembet ke hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pembahasan isu tersebut melalui DPR, sementara PKS menyebut persoalan itu perlu diproses secara hukum dan konstitusional.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai janggal ketika partai yang berada di dalam pemerintahan justru berada di depan untuk mengangkat isu yang menyangkut Wakil Presiden. Kritik itu disampaikan dalam perbincangan di Kompas TV, Senin, 26 Oktober 2026, dan diberitakan Kompas.tv.
“Ya Allah, ya Rasulullah, ini bagaimana partai seperti ini ada di dalam koalisi,” kata Bestari. Ia juga mempertanyakan motif PKS, termasuk dugaan bahwa langkah tersebut dapat menaikkan popularitas partai. Dugaan itu merupakan penilaian Bestari, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan.
PSI mempertanyakan sikap PKS di koalisi
Bestari mempersoalkan ketidaksesuaian antara posisi PKS sebagai bagian dari pemerintahan dengan dorongannya agar DPR menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Menurutnya, partai koalisi semestinya menjaga kerja pemerintahan, bukan ikut menggalang isu yang dapat mengganggu legitimasi kepemimpinan nasional.
Ia turut menyinggung keterlibatan PKS dalam pemerintahan. Dalam laporan Kompas.tv, Bestari menyebut Salim Segaf Al-Jufri telah memperoleh posisi di Dewan Pertimbangan Presiden. Ia juga mengatakan ada kader yang didorong menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Pernyataan tersebut menjadi dasar kritik politiknya terhadap sikap partai itu.
Bestari menilai belum terlihat alasan mendesak untuk membawa polemik tersebut ke jalur pengawasan DPR. Ia khawatir, menurut pandangannya, isu itu dapat digunakan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Kekhawatiran tersebut disampaikan sebagai penilaian politik PSI; bahan pemberitaan tidak menunjukkan adanya keputusan atau tindakan DPR yang mengarah pada pergantian kekuasaan.
Warta Ekonomi juga melaporkan kritik Bestari terhadap upaya PKS menggalang hak angket. Ia menyebut partai yang berada dalam koalisi seharusnya tidak bersama-sama membangun isu negatif terhadap pimpinan pemerintahannya sendiri.
PKS menyebut DPR punya ruang pengawasan
PKS memiliki alasan berbeda. Juru Bicara PKS Rangga Kusumo menyebut polemik itu berkaitan dengan kredibilitas kepemimpinan nasional dan keadilan kesempatan bagi generasi muda. Menurut penjelasannya di Kompas TV, partainya menghendaki perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
Rangga juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang, menurut PKS, memberi ruang bagi lembaga negara lain untuk memeriksa keabsahan persyaratan Gibran. Karena PKS memiliki kursi di parlemen, partai itu menilai DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan. Perbedaan pandangan inilah yang membuat perdebatan tidak berhenti pada dokumen pendidikan, tetapi menyentuh batas peran partai koalisi dan lembaga legislatif.
Anggota DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya mengatakan partainya sedang berkomunikasi dengan sejumlah partai untuk mengumpulkan dukungan. Warta Ekonomi melaporkan PKS berupaya memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR bagi pengajuan hak angket. Mardani menyebut langkah itu mengikuti arahan pimpinan partai dan mempertimbangkan suara masyarakat.
Hingga laporan tersebut terbit, komunikasi dengan partai lain masih berlangsung dan belum disebutkan hasil akhirnya. Dengan demikian, rencana hak angket masih berada pada tahap pengumpulan dukungan, bukan proses yang telah diputuskan atau berjalan di DPR.
Dokumen ijazah akan dibawa ke persidangan
Di jalur hukum, Gibran menyatakan siap memperlihatkan dokumen pendidikan dari tingkat SMP, SMA, hingga sarjana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Gugatan tersebut diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, mengatakan pihaknya akan masuk sebagai pihak intervensi. Ia merujuk Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur kesempatan bagi pihak berkepentingan langsung terhadap objek sengketa untuk mengajukan diri dalam perkara. Langkah tersebut, menurut Rullyandi, merupakan cara pihak Gibran mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
Perdebatan antara PSI dan PKS kini berjalan beriringan dengan pemeriksaan perkara di PTUN. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh proses persidangan serta apakah upaya PKS mengumpulkan dukungan di DPR menghasilkan langkah formal.




