Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo. Dalam putusan sela pada Senin, 19 Oktober 2026, hakim menyatakan putusan praperadilan yang menjadi dasar perlawanan Roy tidak otomatis membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pemeriksaan perkara pun diperintahkan berlanjut.
Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menilai argumentasi tim penasihat hukum Roy tidak memiliki dasar untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Perlawanan itu bertumpu pada putusan praperadilan Nomor 99/Pid.Prad/2026/PN Jakarta Selatan.
Putusan sela tersebut belum membahas apakah tuduhan terhadap Jokowi terbukti atau tidak. Hakim menegaskan, persoalan alat bukti dan nilai pembuktiannya akan diperiksa dalam tahap pemeriksaan pokok perkara.
Hakim bedakan upaya paksa dan dakwaan
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa putusan praperadilan hanya menyangkut keabsahan tindakan tertentu, yakni penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Putusan itu tidak menyatakan seluruh proses penyidikan menjadi tidak sah.
Karena itu, menurut hakim, ketidakabsahan tindakan upaya paksa tidak serta-merta menggugurkan kewenangan jaksa untuk menuntut. Majelis juga memisahkan persoalan tersebut dari syarat formal isi surat dakwaan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 75 ayat 2 KUHP.
Hakim menyatakan, perlawanan yang menjadikan putusan praperadilan sebagai alasan untuk membatalkan atau menyatakan dakwaan tidak dapat diterima tidak beralasan hukum. Imbasnya, eksepsi Roy tidak diterima dan jaksa dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.
Majelis turut menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang dinyatakan tidak sah harus dinilai dalam persidangan pokok perkara. Dengan demikian, putusan sela ini belum menetapkan apakah alat bukti tersebut dapat digunakan atau seberapa kuat nilainya untuk mendukung dakwaan.
Putusan praperadilan sebelumnya
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy pada 15 September 2026. Dalam putusan itu, Polda Metro Jaya, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta diperintahkan membayar ganti rugi Rp 5 juta kepada Roy terkait tindakan yang dinyatakan tidak sah.
Putusan praperadilan tersebut kemudian dipakai tim penasihat hukum Roy untuk mengajukan perlawanan terhadap dakwaan. Namun, majelis hakim di PN Jakarta Timur menilai ruang lingkup putusan praperadilan tidak dapat diperluas untuk membatalkan dakwaan, sebab putusan itu tidak menyatakan keseluruhan penyidikan tidak sah.
Pertimbangan tersebut membuat dua persoalan tetap dipisahkan dalam proses hukum ini: keabsahan tindakan upaya paksa yang telah diuji melalui praperadilan dan pembuktian atas dakwaan yang kini diperiksa di pengadilan. Hakim menyatakan persoalan yang berkaitan dengan alat bukti akan dinilai pada tahap pembuktian, bukan melalui eksepsi.
Dakwaan terkait tudingan ijazah Jokowi
Roy Suryo didakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi, Presiden ketujuh RI, terkait tudingan bahwa ijazah pendidikan tinggi Jokowi tidak asli. Perkara tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan setelah hakim tidak menerima perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Menurut jaksa, analisis itu dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, ataupun izin dari Jokowi sebagai pemilik dokumen, lalu digunakan untuk mendukung tudingan bahwa ijazah S-1 tersebut tidak asli.
Uraian jaksa itu masih harus diuji dalam persidangan. Setelah putusan sela, perhatian berikutnya tertuju pada pemeriksaan pokok perkara, termasuk penilaian hakim terhadap bukti yang diajukan dan keterangan yang muncul selama sidang.




