Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 2–30 November 2026. Dalam program selama sebulan itu, tunggakan pokok pajak kendaraan dan pajak progresif dihapuskan. Pemilik kendaraan dapat membayar melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT, dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, seperti diberitakan detikSumut dan detikOto. Pengumuman ini memberi waktu terbatas bagi warga yang ingin memanfaatkan keringanan. Namun, rincian persyaratan dan cakupan masing-masing bentuk keringanan perlu diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.
Jadwal pemutihan hanya satu bulan
Program berlangsung dari 2 hingga 30 November 2026. Artinya, layanan pemutihan tidak dibuka sepanjang tahun. Warga yang berencana mengurus pajak kendaraan perlu mencermati rentang tanggal tersebut agar tidak keliru menganggap keringanan masih berlaku setelah program berakhir.
Erwin menyebut pembayaran dapat dilakukan melalui SIGNAL maupun e-SAMSAT. Pemprov Sumut juga mencantumkan bahwa program berlaku dengan syarat dan ketentuan. Keterangan yang tersedia belum merinci syarat tersebut, sehingga pemilik kendaraan sebaiknya memastikan informasi resmi sebelum memilih layanan atau melakukan transaksi.
Jalur digital itu memberi pilihan bagi warga yang hendak membayar tanpa datang langsung ke kantor Samsat. Meski begitu, informasi yang diumumkan tidak menjelaskan seluruh tahapan pembayaran, dokumen yang perlu disiapkan, ataupun apakah setiap jenis kendaraan memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, rincian pelaksanaan tetap menjadi hal yang perlu dikonfirmasi melalui kanal pemerintah terkait.
Tunggakan pokok dan pajak progresif masuk keringanan
Penghapusan tunggakan pokok PKB dan pajak progresif menjadi bagian yang paling menonjol dari program ini. Keterangan Pemprov Sumut menyebut kedua komponen tersebut, tetapi bahan pengumuman yang tersedia tidak memuat uraian lengkap tentang seluruh jenis keringanan. Informasi dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah Sumut menyebut ada lima program pemutihan, tanpa rincian kelimanya dalam keterangan yang diberitakan.
Karena daftar lengkap itu belum diuraikan, warga sebaiknya tidak berasumsi bahwa semua denda atau biaya terkait kendaraan otomatis dihapus. Pengumuman yang tersedia secara jelas menyebut tunggakan pokok pajak kendaraan dan pajak progresif. Untuk komponen lain, termasuk kemungkinan syarat khusus, kepastian perlu merujuk pada penjelasan resmi Bapenda atau Pemprov Sumut.
Pemutihan ini juga tidak boleh disamakan begitu saja dengan program keringanan di provinsi lain. Setiap kebijakan mempunyai jadwal dan ketentuan masing-masing. Dalam pengumuman Sumut, batas pelaksanaan yang disebut adalah 2–30 November 2026, sementara pembayaran diarahkan melalui SIGNAL atau e-SAMSAT.
Pemprov meminta perangkat daerah ikut menyosialisasikan
Pemprov Sumut meminta kepala organisasi perangkat daerah membantu menyebarkan informasi melalui kanal yang mereka miliki. Pemerintah berharap jangkauan sosialisasi yang lebih luas membuat warga mengetahui masa berlaku program dan dapat menilai apakah keringanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menurut Erwin, program itu diarahkan untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan sekaligus memperbaiki ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan. Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja daerah dan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Diskominfo Provsu, dalam informasi yang tercantum pada ringkasan pemberitaan, menyebut kantor-kantor Samsat di Sumatera Utara dipadati warga pada hari pertama pemutihan. Tidak ada angka jumlah pengunjung yang disertakan. Kabar tersebut menjadi gambaran awal tingginya perhatian masyarakat, meski belum menjelaskan sebaran kepadatan di tiap kantor.
Dengan masa program yang terbatas, informasi lanjutan mengenai syarat dan lima bentuk keringanan akan menentukan langkah warga berikutnya. Pemprov Sumut mengandalkan sosialisasi perangkat daerah, sedangkan pemilik kendaraan dapat memeriksa ketentuan sebelum membayar melalui kanal digital yang telah disebutkan.



