Saham tambang batu bara dan jasa pertambangan melemah pada perdagangan Selasa (29/9/2026), setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat penggunaan anak usaha serta afiliasi dalam jasa pertambangan mineral dan batu bara. Hingga pukul 09.35 WIB, indeks sektor energi atau IDXENERGY turun 2,09 persen.
Saham Tambang Batu Bara Tertekan di Bursa
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan tekanan terjadi pada sejumlah emiten utama. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) ambles 5,59 persen ke Rp10.975 per unit. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) turun 5,02 persen ke Rp2.460.
BIPI melemah 4,58 persen dan CUAN turun 4,40 persen. Koreksi juga dialami ADMR sebesar 3,28 persen, RMKO 3,10 persen, DEWA 2,86 persen, serta PTRO 2,83 persen.
SGER dan PTBA sama-sama terkoreksi 2,52 persen. Berikutnya, INDY turun 2,27 persen, BUMI melemah 2,22 persen, ITMG 2,15 persen, dan ABMM 1,56 persen.
Tekanan pasar turut menjangkau saham tambang mineral. INCO tercatat merosot 3,18 persen, ANTM terkikis 1,29 persen, sedangkan NCKL turun 1,13 persen.
Aturan ESDM soal Anak Usaha Jasa Pertambangan
Kebijakan Kementerian ESDM menetapkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib memprioritaskan perusahaan pemilik izin usaha jasa pertambangan (IUJP) lokal di sekitar area tambang.
Regulasi itu juga melarang pemegang IUP maupun IUPK melibatkan anak usaha atau entitas afiliasi dalam bisnis jasa pertambangan minerba tanpa persetujuan resmi Menteri ESDM. Minerba merupakan singkatan dari mineral dan batu bara, dua kelompok komoditas yang tercakup dalam kegiatan pertambangan tersebut.
Dalam praktik usaha, perusahaan afiliasi umumnya merujuk pada entitas yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan perusahaan lain. Sementara jasa pertambangan berkaitan dengan pekerjaan penunjang kegiatan tambang yang dijalankan oleh perusahaan pemegang izin jasa pertambangan.
Pengecualian dalam Aturan Jasa Pertambangan Minerba
Pemerintah menyediakan pengecualian bagi operasional yang terhubung dengan proyek strategis nasional (PSN), pembangunan fasilitas pemurnian mineral, pengembangan batu bara, serta pemenuhan kebutuhan domestik. Seluruh pengecualian tersebut tetap membutuhkan izin Menteri ESDM.
Ketentuan ini menempatkan persetujuan Menteri ESDM sebagai bagian yang diperlukan ketika keterlibatan anak usaha atau afiliasi masuk dalam kategori pengecualian. Bagi pelaku usaha, perhatian terhadap status izin, hubungan afiliasi, dan klasifikasi kegiatan menjadi relevan dalam menjalankan kontrak jasa pertambangan.
Respons DEWA atas Kebijakan ESDM
PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menilai ketentuan baru itu tidak membawa dampak material bagi perseroan. Manajemen menyampaikan kepada Stockbit Sekuritas bahwa kegiatan operasional tetap berjalan normal karena masuk kategori yang dapat dikecualikan.
DEWA menjelaskan keterlibatannya sebagai kontraktor pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia telah dilaporkan serta mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui proses RKAB tahunan. RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahunan.
Perseroan juga menyatakan berstatus kontraktor independen bagi KPC dan Arutmin, yang ditunjuk melalui seleksi resmi. Kedua entitas itu mengelola PSN gasifikasi batu bara melalui PT Bumi Etam Chemical dan mengemban tugas domestic market obligation (DMO) sebesar 22,3 juta ton.
Manajemen DEWA memandang ketentuan tersebut berpotensi membuka peluang bisnis baru. Perusahaan tambang yang tidak dapat memakai anak usaha disebut dapat mencari kontraktor independen dengan kapasitas armada, teknis, dan pendanaan berskala besar.
Poin Penting
- IDXENERGY turun 2,09 persen hingga pukul 09.35 WIB pada Selasa (29/9/2026).
- AADI turun 5,59 persen ke Rp10.975 per unit, sedangkan ADRO melemah 5,02 persen ke Rp2.460.
- Pemegang IUP dan IUPK wajib memprioritaskan pemilik IUJP lokal di sekitar area tambang.
- Penggunaan anak usaha atau afiliasi dalam jasa pertambangan minerba memerlukan persetujuan Menteri ESDM.
- DEWA menyatakan operasionalnya berjalan normal dan masuk kategori yang dapat dikecualikan.
Pertanyaan Seputar Aturan ESDM Jasa Pertambangan
Apa yang dimaksud IUP, IUPK, dan IUJP?
IUP adalah izin usaha pertambangan, IUPK merupakan izin usaha pertambangan khusus, sedangkan IUJP adalah izin usaha jasa pertambangan. Ketiganya berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan jasa yang mendukungnya.
Siapa yang harus diprioritaskan pemegang IUP dan IUPK?
Pemegang IUP dan IUPK wajib memprioritaskan perusahaan pemilik IUJP lokal yang berada di sekitar area tambang.
Apakah anak usaha dan afiliasi masih dapat dilibatkan?
Keterlibatan anak usaha atau entitas afiliasi dalam bisnis jasa pertambangan minerba memerlukan persetujuan resmi Menteri ESDM. Pengecualian yang tersedia juga tetap membutuhkan izin Menteri ESDM.
Apa sikap DEWA terhadap aturan tersebut?
DEWA menilai kebijakan itu tidak berdampak material terhadap perseroan. Kegiatan sebagai kontraktor pada KPC dan Arutmin telah dilaporkan dan memperoleh persetujuan Menteri ESDM melalui RKAB tahunan.
Pergerakan saham tambang pada Selasa (29/9/2026) berlangsung ketika aturan ESDM mengenai penggunaan anak usaha dan afiliasi dalam jasa pertambangan minerba menjadi sorotan, dengan pengecualian tertentu tetap bergantung pada izin Menteri ESDM.




