Delapan paket jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Pengadaan oleh dua kementerian itu berlangsung pada 2024 hingga 2026, dan memunculkan pertanyaan tentang dasar kebutuhan, proses pemilihan penyedia, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Data yang dirujuk ICW berasal dari catatan pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Seperti dilaporkan Sumbarsatu dan Pewarta Nusantara, kontrak tersebut mencakup promosi melalui media sosial dan jasa kehadiran dalam acara. Nilai yang tercatat merupakan nilai paket pengadaan, bukan dengan sendirinya jumlah yang telah dibayarkan atau pendapatan pribadi Raffi Ahmad.
Perhatian publik juga tertuju pada posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024. ICW menilai keterkaitan antara jabatan publik dan perusahaan yang memperoleh kontrak pemerintah perlu dijelaskan, termasuk untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
Delapan paket dari dua kementerian
Lima paket pertama berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Nilai keseluruhannya sekitar Rp3,9 miliar. Rincian yang diberitakan mencakup penayangan video YouTube senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, TikTok Rp144,42 juta, serta kehadiran dalam acara sebesar Rp2,52 miliar.
Layanan media sosial itu menggunakan kanal RANS Entertainment dan akun Instagram @raffinagita1717. Paket kehadiran dalam acara menjadi komponen terbesar dari lima pengadaan tersebut. Data yang tersedia dalam pemberitaan tidak merinci secara lengkap hasil yang diukur dari masing-masing penayangan atau kegiatan.
Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 dan 2026. Nilainya sekitar Rp10,8 miliar. Pada 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,596 miliar. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencatat paket serupa terkait pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Pada 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Dengan paket KKP tersebut, total nilai delapan pengadaan mencapai Rp14.696.955.002.
ICW meminta dasar dan hasilnya dibuka
ICW menyoroti apakah belanja promosi itu memiliki alasan yang memadai dan sejalan dengan kebutuhan program kementerian. Organisasi tersebut juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang, menurut temuannya, mengarah pada Raffi Ahmad, serta meminta penjelasan mengenai proses pemilihan penyedia dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
Uji kewajaran harga dan efektivitas menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas. Untuk menilai manfaatnya, publik perlu memperoleh gambaran mengenai keluaran yang dijanjikan, pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, dan cara kementerian mengukur keberhasilan komunikasi program. Rincian nilai kontrak saja belum menjawab pertanyaan itu.
Perbedaan antara nilai kontrak dan pembayaran juga penting. Angka Rp14,69 miliar yang diberitakan merujuk pada nilai paket pengadaan. Angka tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh dana telah dibayarkan, apalagi menunjukkan berapa bagian yang menjadi penghasilan pribadi Raffi. Demikian pula, keberadaan kontrak tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Namun, tidak adanya kesimpulan hukum bukan alasan untuk menutup pemeriksaan publik. Proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, dan kewajaran harga tetap dapat dimintai penjelasan melalui mekanisme yang berlaku. Pertanyaan ICW berpusat pada transparansi dan manfaat belanja negara, bukan semata-mata pada popularitas figur yang terlibat.
Klarifikasi khusus belum ditemukan
Dalam pemberitaan Sumbarsatu pada 9 November 2026, belum ditemukan tanggapan langsung Raffi Ahmad ataupun klarifikasi resmi manajemen PT Rans Animasi Indonesia yang secara khusus menjawab delapan paket tersebut. Pemberitaan tentang klarifikasi Raffi dan manajemen RANS dalam persoalan lain tidak menjawab isu kontrak pengadaan kementerian.
Dengan demikian, hal yang masih perlu terang adalah penjelasan pihak-pihak terkait mengenai kebutuhan setiap paket, proses penetapan penyedia, dan hasil pekerjaan yang telah diserahkan. Informasi itu akan membantu publik menilai apakah nilai belanja sepadan dengan keluaran program, sekaligus memberi dasar bagi pemeriksaan lebih lanjut bila diperlukan.




