KPK memperkirakan dugaan korupsi dalam pengurusan cukai rokok PT Djarum berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Namun, perkara yang kini ditangani lembaga antirasuah itu bukan penyidikan yang sama dengan kasus terkait Djarum di Kejaksaan Agung. Objek yang diusut berbeda: cukai oleh KPK dan pajak oleh Kejagung.
Pemisahan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjelaskan perkembangan perkara di Jakarta. Ia menyebut perhitungan kerugian masih pada tahap awal, sementara penyidik belum mengumumkan kapan dugaan penyimpangan tersebut berlangsung maupun nilai akhirnya.
“Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah,” kata Budi, seperti dikutip Monitor Indonesia. KPK juga menyatakan penelusuran waktu kejadian akan diperluas ke beberapa tahun sebelumnya. Rentang pastinya belum dibuka kepada publik.
Cukai menjadi fokus penyidikan KPK
Perbedaan objek perkara penting untuk memahami mengapa dua lembaga penegak hukum menangani dugaan yang sama-sama berkaitan dengan penerimaan negara. KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, sedangkan Kejaksaan Agung menangani dugaan penyimpangan pada sektor pajak. Karena objeknya berlainan, kedua proses itu tidak dapat dianggap sebagai satu penyidikan yang sama.
Budi menegaskan pemisahan tersebut dalam keterangan yang diberitakan Monitor Indonesia dan ChatNews.id. Keduanya mengutip penjelasan bahwa perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan cukai, sementara penanganan Kejagung berhubungan dengan pajak. KPK belum memerinci lebih jauh konstruksi perkara cukai, termasuk cara dugaan penyimpangan dilakukan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dalam pengembangan kasus, penyidik KPK menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum. Monitor Indonesia melaporkan penggeledahan itu diduga berhubungan dengan penyidikan dugaan suap dari pihak perusahaan kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai dalam pengurusan cukai rokok. Dugaan tersebut masih ditangani penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Angka triliunan rupiah yang disebut KPK juga belum merupakan nilai kerugian final. Perkiraan itu masih harus diuji melalui pendalaman perkara. Sampai keterangan terbaru yang diberitakan, KPK belum mengumumkan rincian cara menghitung kerugian maupun periode yang masuk dalam penghitungan.
Pengusutan berkembang dari OTT Bea Cukai
Rangkaian perkara berawal dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Setelah itu, penyidikan terus berkembang. Pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan untuk menangani pengembangan perkara, menurut laporan Monitor Indonesia.
ChatNews.id melaporkan bahwa hingga 26 Agustus 2026, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan Bea Cukai. Di antara nama yang disebut media itu ialah Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat; Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai; serta Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.
Informasi mengenai para tersangka tersebut memberi konteks pada pengusutan di lingkungan Bea Cukai, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan status setiap orang dalam dugaan korupsi cukai PT Djarum. KPK belum menyampaikan secara lengkap bagaimana perkara yang berkembang dari OTT itu berhubungan dengan dugaan suap dalam pengurusan cukai perusahaan.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 28 Oktober 2026. KPK mengumumkan penerbitan satu sprindik umum sebagai bagian dari pengembangan perkara. Langkah tersebut disusul penggeledahan di Kudus dan kantor PT Djarum. Detail hasil penggeledahan ataupun barang yang diamankan tidak dijelaskan dalam laporan yang tersedia.
Rentang waktu dan nilai kerugian belum final
Penentuan kapan dugaan tindak pidana terjadi menjadi salah satu pekerjaan penyidik. KPK menyatakan periode pemeriksaan akan ditarik ke beberapa tahun sebelumnya, tetapi belum menetapkan batas awal dan akhir. Penentuan rentang itu diperlukan untuk memetakan peristiwa yang relevan dalam perkara.
Belum diumumkannya angka final juga membuat besarnya dampak keuangan negara masih berupa perkiraan awal. KPK belum merilis penjelasan rinci mengenai metode penghitungan ataupun hasil akhir pemeriksaan. Dengan demikian, nilai triliunan rupiah yang disampaikan Budi perlu dibaca sebagai estimasi awal, bukan angka kerugian yang telah ditetapkan secara tuntas.
Untuk saat ini, penyidikan KPK dan perkara Kejagung tetap berjalan dengan fokus berbeda. KPK masih mendalami dugaan korupsi cukai, termasuk periode kejadian dan pihak yang terkait. Lembaga itu menyatakan akan menyampaikan pembaruan setelah proses pendalaman menghasilkan informasi yang dapat diumumkan.




