Regulasi yang mengatur alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu masih disusun. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menyebut aturan untuk perpindahan PPPK penuh waktu menjadi PNS tengah diproses. Kedua jalur tersebut direncanakan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Wakil Kepala BKN Suharmen mengatakan pembahasan regulasi belum rampung. Keterangan itu disampaikan kepada JPNN pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dengan demikian, rencana bentuk aturan sudah disebutkan, tetapi belum ada kepastian mengenai waktu penerbitan ataupun rincian pelaksanaan dalam laporan tersebut.
Informasi ini penting bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menunggu kejelasan peningkatan status. Namun, penyusunan aturan yang masih berjalan berarti rencana perpindahan status belum dapat dibaca sebagai keputusan yang sudah berlaku.
Dua jalur perubahan status masuk pembahasan
Ruang lingkup penyusunan regulasi mencakup dua perpindahan. Pertama, dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu. Kedua, dari PPPK penuh waktu menjadi PNS. BKN menyampaikan keduanya masih berada dalam proses penyusunan aturan.
Suharmen menyebut pemerintah memilih Perpres sebagai bentuk regulasi yang direncanakan. “Masih berproses penyusunan regulasinya. Rencananya cukup dengan Perpres saja,” kata Suharmen kepada JPNN.
Pernyataan itu memberi gambaran tentang arah pembentukan aturan, tetapi belum menjelaskan syarat yang harus dipenuhi pegawai untuk berpindah status. JPNN juga tidak memuat keterangan mengenai kelompok jabatan yang akan lebih dahulu diatur, tahapan pengajuan, maupun jadwal penerapan. Karena itu, belum ada dasar dari informasi tersebut untuk menyimpulkan bahwa perpindahan status akan berlangsung otomatis.
Perbedaan jalur juga perlu diperhatikan. Perubahan dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tetap berada dalam skema PPPK, sedangkan perpindahan dari PPPK penuh waktu menuju PNS mengarah pada status kepegawaian yang berbeda. Keduanya disebut dalam proses penyusunan, tetapi informasi yang tersedia belum merinci apakah persyaratan dan mekanismenya akan sama.
Instansi teknis menyusun, KemenPANRB mengawasi
Menurut penjelasan Suharmen, penyusunan Perpres akan menjadi tugas instansi teknis atau instansi pembina jabatan fungsional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melakukan supervisi atas proses tersebut.
Pembagian tugas itu menjadi bagian dari kesepakatan akhir antarinstansi terkait bentuk regulasi. Suharmen menjelaskan, penggunaan Perpres dipertimbangkan karena proses penyusunannya diharapkan memerlukan waktu lebih singkat. Artinya, pilihan bentuk aturan tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat penyelesaian rancangan, bukan penanda bahwa regulasi sudah ditetapkan.
Peran instansi pembina jabatan fungsional juga membuat tahap penyusunan berada pada lembaga teknis yang menangani bidang terkait. Meski demikian, laporan JPNN belum menyebut nama instansi yang mendapat penugasan, isi rancangan yang telah dibahas, ataupun tahapan koordinasi yang masih harus dilalui. Suharmen hanya menjelaskan bahwa KemenPANRB akan mengawasi proses penyusunannya.
Rincian teknis belum diumumkan
Bagi PPPK yang menanti perubahan status, perkembangan yang disampaikan BKN masih berupa informasi mengenai proses dan bentuk regulasi. Belum ada rincian tentang kriteria peserta, tata cara penilaian, pengaruh masa kerja, maupun konsekuensi administratif dari perpindahan tersebut dalam keterangan yang dikutip JPNN.
Hal yang juga belum terjawab adalah kapan rancangan Perpres selesai dan kapan aturan dapat diterapkan. Selama proses masih berlangsung, pegawai belum memiliki jadwal resmi yang dapat dijadikan acuan untuk mengajukan perubahan status. Informasi lebih lanjut perlu menunggu penjelasan dari instansi penyusun atau pemerintah setelah materi aturan dibahas lebih jauh.
Untuk saat ini, kepastian yang disampaikan BKN terbatas pada dua hal: regulasi alih status masih disusun dan bentuk yang direncanakan adalah Perpres. Instansi teknis ditugaskan menyiapkan rancangan dengan supervisi KemenPANRB. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penyelesaian proses penyusunan tersebut.



