Isu jam kerja 45 jam sepekan mengemuka setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Namun, usulan tersebut belum menjadi ketentuan yang berlaku. Pemerintah menegaskan jam kerja tetap 40 jam per minggu, sementara pengaturan lebih lanjut masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).
Perdebatan ini muncul di tengah pembahasan aturan baru yang memuat 23 bab dan 313 pasal. Sejumlah pemberitaan menyebut kalangan pengusaha mengusulkan jam kerja hingga 45 jam dalam sepekan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian meluruskan isu tersebut, menyebut terdapat kesalahpahaman mengenai usulan yang dibicarakan.
Usulan 45 jam belum mengubah ketentuan kerja
Perlu dibedakan antara usulan yang disampaikan dalam pembahasan dan ketentuan yang sudah berlaku. Informasi yang tersedia menyebut pemerintah menegaskan standar jam kerja tetap 40 jam per minggu. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga meminta publik menunggu aturan pemerintah untuk mengetahui pengaturan lebih lanjut.
Dengan demikian, angka 45 jam tidak dapat langsung dipahami sebagai perubahan resmi terhadap waktu kerja pekerja. Usulan dari pihak tertentu tidak serta-merta menjadi kewajiban bagi perusahaan maupun pekerja, terlebih ketika rincian pelaksanaannya masih menunggu regulasi turunan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut jam kerja pekerja pada umumnya mencapai delapan jam sehari atau 40 jam dalam sepekan. Pernyataan itu disampaikan saat ia membahas ketentuan dalam UU baru, termasuk kebutuhan membedakan jam kerja pekerja dengan peserta pemagangan.
UU baru mengatur banyak aspek hubungan kerja
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 terkait gugatan sejumlah serikat pekerja terhadap UU Cipta Kerja. Pembahasan antara DPR dan pemerintah berlangsung sejak 14 September hingga 4 Oktober 2026.
Isi aturan baru mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak normatif dan jaminan sosial, status hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Sejumlah ketentuan lain yang menjadi perhatian meliputi pesangon, larangan menahan ijazah, serta batas masa kontrak kerja.
Menurut Said, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dalam aturan baru dibatasi maksimal empat tahun. Ia menjelaskan skemanya terdiri atas kontrak awal dua tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali dengan masa paling lama satu tahun untuk setiap perpanjangan. Ia juga menyebut pemagangan dibatasi maksimal enam bulan dan menilai aturan mengenai syarat serta jam kerja peserta magang perlu diperjelas.
Rincian pelaksanaan masih perlu ditunggu
Meski DPR telah menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang, Said mengingatkan bahwa naskah final belum dapat diakses pada saat ia menyampaikan keterangannya. Menurut dia, draf masih harus melalui sinkronisasi antarpasal untuk mencegah tumpang tindih aturan maupun perbedaan definisi. Ia memperkirakan proses itu dapat memerlukan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu berhati-hati membaca kabar tentang perubahan jam kerja. Sampai pemerintah menerbitkan ketentuan pelaksana yang menjelaskan rincian aturan, usulan 45 jam sepekan sebaiknya tidak disamakan dengan kebijakan yang telah berlaku. Bagi pekerja dan perusahaan, perkembangan PP akan menjadi rujukan penting untuk memahami pelaksanaan aturan baru.
Perdebatan mengenai jam kerja juga menunjukkan bahwa isi undang-undang saja belum selalu menjawab seluruh pertanyaan di tempat kerja. Kejelasan aturan turunan, termasuk soal waktu kerja dan penerapannya, akan menentukan bagaimana perlindungan pekerja berjalan sekaligus memberi kepastian bagi pemberi kerja.




