Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perluasan operasi udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10), yang membahas pemadaman sekaligus langkah pencegahan kebakaran berulang.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, operasi harus dilakukan secara masif dan segera. Salah satu langkah yang diperintahkan adalah menambah pesawat Hercules dalam operasi dry ice, yang sebelumnya hanya menggunakan pesawat jenis Casa.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Operasi udara dan personel diperkuat
Dudung menyebut jumlah personel yang dikerahkan untuk penanganan karhutla saat ini mencapai 60 ribu orang. Mereka berasal dari unsur yang terlibat dalam operasi, termasuk TNI dan Polri. Pemerintah juga melibatkan Dinas Kehutanan untuk menambah dukungan di lapangan.
Adapun jumlah pesawat yang dilibatkan mencapai 47 unit. Prabowo meminta penanganan berlangsung terukur dan segera, mengingat kebakaran yang terjadi membutuhkan respons cepat. Perluasan operasi udara menjadi bagian dari upaya memperkuat pemadaman, bukan satu-satunya langkah yang dibahas dalam rapat.
Dalam keterangan seusai rapat, Dudung mengatakan Presiden meminta pengerahan sumber daya secara masif. Ia menegaskan bahwa penanganan tidak cukup dilakukan setelah api membesar; kesiapan sebelum kebakaran terjadi juga perlu diperkuat.
Pencegahan dimulai sebelum api meluas
Perusahaan diminta membangun embung atau tempat penampungan air serta membuat sumur bor. Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu ketersediaan air apabila kebakaran terjadi. Pemerintah juga meminta agar lahan dilengkapi irigasi atau sarana penampung air.
TNI dan Polri, kata Dudung, mendapat tugas memetakan titik-titik yang berulang kali rawan terbakar. Pemetaan ini diharapkan membantu petugas mengenali lokasi berisiko dan menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.
Pendekatan pencegahan tersebut melengkapi pengerahan pesawat dan personel. Dengan embung, sumur bor, serta pemetaan wilayah rawan, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada tindakan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam kesiapan di area yang dikelolanya.
Polisi selidiki kasus yang melibatkan korporasi
Dalam rapat yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kepolisian telah menaikkan 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Suyudi juga menyebut adanya indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam sejumlah kasus. Namun, ia tidak menyampaikan identitas pihak yang dimaksud. Penetapan tersangka, menurut dia, baru dilakukan setelah proses penyidikan dan bukti dinilai mencukupi.
Penegakan hukum dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Langkah itu menjadi bagian dari upaya meminta pertanggungjawaban korporasi, di samping pemadaman dan pencegahan di lapangan.
Prioritas pada kemampuan nasional
Dalam laporan mengenai rapat koordinasi lintas kementerian sebelumnya, Dudung menyatakan kemampuan nasional masih memadai untuk menangani kebakaran. Pemerintah untuk sementara belum akan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional maupun menerima bantuan armada asing secara langsung.
Menurut Dudung, penerimaan bantuan dari negara lain memiliki tantangan teknis, termasuk distribusi bahan bakar dan kebutuhan operasional di lapangan. Karena itu, penanganan tetap mengandalkan sumber daya dalam negeri, seperti pesawat untuk operasi udara serta personel gabungan.
Keputusan tersebut berjalan beriringan dengan penyelidikan atas dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus tertentu. Dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui penyidikan, sementara upaya pemadaman dan pencegahan terus dilaksanakan. Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mengendalikan api dan memastikan penanggung jawab kebakaran dapat diungkap berdasarkan bukti.
Penguatan sarana air, pemetaan titik rawan, dan penambahan dukungan udara akan menjadi penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Pelaksanaan instruksi Presiden di daerah serta perkembangan penyidikan korporasi akan menentukan efektivitas langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla.




