Peninjauan proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di pesisir selatan Jember berujung pada penghentian operasional sebuah tambak udang di Desa Puger Kulon. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Bupati Jember Muhammad Fawait mendapati usaha itu tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dokumen perizinan resmi.
Pemeriksaan berlangsung pada Jumat, 30 Oktober, saat rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember meninjau pembangunan KNMP. Berdasarkan laporan Radar Jember, tambak tersebut juga berdiri di atas lahan negara. Menteri kemudian memerintahkan agar kegiatan operasionalnya dihentikan.
Temuan itu mengubah agenda kunjungan yang semula berfokus pada proyek kampung nelayan menjadi pemeriksaan langsung terhadap usaha di kawasan Puger. Bagi pemerintah daerah, perkara ini menempatkan kepatuhan terhadap aturan dan pengelolaan limbah sebagai perhatian di tengah pembangunan kawasan pesisir.
Pemeriksaan tambak terjadi saat meninjau tiga proyek
Rombongan KKP dan Pemkab Jember sedang memeriksa tiga lokasi KNMP, yakni Paseban, Sumberejo, dan Puger Kulon. Saat berada di Puger Kulon, mereka mendatangi tambak udang yang diduga beroperasi tanpa izin. Pemeriksaan di tempat menemukan tidak adanya IPAL, sementara dokumen perizinan yang diperlukan juga tidak tersedia.
Trenggono menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Ia menilai ketiadaan izin dan fasilitas pengolahan limbah dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Dalam pernyataan di lokasi, ia mengatakan, “Nggak ada IPAL-nya semua, izin-izin dicek nggak ada, ini pasti (milik) orang kuat ini, lingkungannya rusak ini. Kalau nggak ada izinnya gimana? Ini lahan negara.”
Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, membenarkan adanya inspeksi mendadak ketika mendampingi menteri. Ia menyebut tambak itu sebagai usaha yang diduga ilegal. Setelah kondisi di lokasi diperiksa, Trenggono menginstruksikan penghentian kegiatan operasionalnya.
IPAL dan izin menjadi perhatian pemerintah
Ketiadaan IPAL menjadi salah satu temuan utama dalam pemeriksaan. Fasilitas tersebut berkaitan dengan pengelolaan air limbah sebelum dibuang, sedangkan sumber berita menyebut tambak tidak memilikinya. Namun, laporan itu tidak merinci jenis limbah, tingkat pencemaran, atau hasil pengujian kualitas lingkungan. Karena itu, dampak ekologis yang disebut dalam kunjungan tersebut belum disertai angka pengukuran dalam informasi yang tersedia.
Soal perizinan, pemeriksaan disebut tidak menemukan dokumen resmi untuk usaha itu. Tambak juga diketahui berada di atas lahan negara. Informasi yang disampaikan tidak menjelaskan identitas pemilik maupun bentuk izin apa saja yang diperiksa. Pemerintah belum memaparkan pula sanksi administratif atau proses hukum lanjutan setelah perintah penghentian disampaikan.
Fawait menyatakan pemerintah daerah mendukung investasi, tetapi kegiatan usaha tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sikap itu disampaikan menyusul temuan di Puger, bukan sebagai penolakan terhadap kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Ia menekankan bahwa usaha yang berjalan tidak semestinya merugikan warga sekitar.
Di pesisir Jember, kegiatan ekonomi dan kondisi lingkungan beririsan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, temuan tanpa IPAL menjadi isu yang lebih luas daripada kelengkapan administrasi semata. Meski demikian, informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitar tambak maupun keluhan warga belum disampaikan dalam laporan tersebut.
Tiga kampung nelayan masih dalam pembangunan
Jember memperoleh tiga titik pembangunan KNMP, dengan lokasi di Paseban, Sumberejo, dan Puger Kulon. Program itu diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan. Kunjungan menteri dan bupati kali ini mencakup peninjauan proyek-proyek tersebut, sebelum pemeriksaan tambak di Puger menjadi perhatian.
Penghentian operasional tambak menjadi tindakan langsung yang disebut dalam laporan. Belum ada keterangan mengenai berapa lama penghentian berlaku, apakah pengelola telah diminta melengkapi perizinan, atau kapan pemeriksaan lanjutan dilakukan. Perkembangan berikutnya bergantung pada tindak lanjut kementerian dan pemerintah daerah terhadap temuan di lokasi.




