Overkapasitas lapas kembali menjadi sorotan seiring munculnya sejumlah gagasan untuk menangani tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika. Opsi yang mengemuka mencakup revisi Undang-Undang Narkotika, skema rehabilitasi bagi warga binaan, hingga pemanfaatan pulau kosong sebagai lokasi rehabilitasi.
Perbincangan itu berlangsung di tengah laporan bahwa tingkat kelebihan kapasitas lapas mencapai 185 persen. Besarnya angka tersebut menempatkan pembenahan kebijakan pemidanaan dan pengelolaan warga binaan sebagai pekerjaan yang mendesak. Namun, setiap pilihan perlu ditimbang berdasarkan tujuan, mekanisme, dan perlindungan hak orang-orang yang terdampak.
Revisi UU Narkotika masuk dalam pembahasan
Revisi UU Narkotika disebut sebagai salah satu kemungkinan untuk merespons kepadatan lapas. Gagasan ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana perkara narkotika ditangani dan siapa yang harus menjalani hukuman penjara. Perubahan aturan dapat menjadi bagian dari pembahasan, tetapi dampaknya bergantung pada isi dan pelaksanaannya.
Angka overkapasitas 185 persen memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak cukup dibaca sebagai urusan menambah ruang hunian. Kebijakan yang menentukan siapa masuk penjara, berapa lama menjalani pidana, serta apakah rehabilitasi dapat menjadi pilihan juga penting untuk diperiksa. Tanpa kejelasan arah, perubahan regulasi berisiko tidak menjawab sumber kepadatan.
Karena itu, pembahasan revisi undang-undang perlu menjelaskan sasaran yang hendak dicapai. Apakah perubahan diarahkan untuk memperluas rehabilitasi, membedakan penanganan berdasarkan jenis perkara, atau mengubah ketentuan pemidanaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah revisi benar-benar berpengaruh terhadap jumlah penghuni lapas.
BNN siapkan skema rehabilitasi warga binaan
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan siap menyiapkan skema rehabilitasi bagi warga binaan. Opsi ini menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari penanganan, bukan semata-mata mengandalkan pemenjaraan. Meski demikian, informasi yang tersedia belum merinci bentuk program, kriteria peserta, maupun cara pelaksanaannya.
Hal-hal itu penting agar skema dapat diterapkan secara terukur. Penentuan peserta, pendampingan selama rehabilitasi, dan evaluasi hasil perlu menjadi bagian dari rancangan. Kejelasan juga dibutuhkan agar rehabilitasi tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan dapat dijalankan sesuai kebutuhan warga binaan.
Rehabilitasi juga perlu dibedakan dari pemindahan lokasi penahanan. Jika tujuannya pemulihan, rancangan program perlu menerangkan layanan apa yang diberikan dan bagaimana keberlanjutannya. Tanpa rincian tersebut, publik akan sulit menilai apakah pendekatan baru memang menawarkan jalan keluar dari kepadatan lapas.
Pulau kosong dan gagasan pulau berbuaya
Pemerintah disebut menyiapkan pulau kosong untuk menjadi tempat rehabilitasi narapidana narkoba. Bersamaan dengan itu, gagasan mengenai pulau berbuaya ikut mencuat dalam perbincangan tentang cara mengatasi sesaknya bui. Keduanya perlu dibaca sebagai wacana yang berbeda dari kebijakan yang sudah berjalan: informasi yang tersedia menyebut rencana pulau kosong untuk rehabilitasi, bukan rincian pelaksanaan gagasan pulau berbuaya.
Pemilihan lokasi saja tidak menjawab pertanyaan tentang tujuan dan tata kelola program. Jika pulau digunakan untuk rehabilitasi, perlu ada kejelasan mengenai layanan, pengawasan, serta perlindungan bagi warga binaan. Aspek keselamatan dan penghormatan terhadap hak mereka juga menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan.
Publik pun perlu memperoleh penjelasan mengenai tahap persiapan dan dasar kebijakan yang digunakan. Tanpa keterangan tentang hal-hal tersebut, wacana pulau mudah menjadi perhatian karena sisi dramatisnya, sementara manfaat dan risikonya belum dapat dinilai secara utuh.
Penanganan lapas perlu disertai pengawasan
Dimensi lain dari persoalan ini terlihat dari laporan Komnas HAM yang menerima 42 aduan terkait pelanggaran di lapas. Angka tersebut menegaskan pentingnya pengawasan ketika pemerintah membahas perubahan aturan maupun lokasi rehabilitasi baru. Penanganan kepadatan tidak hanya menyangkut jumlah penghuni, tetapi juga kondisi dan perlakuan yang mereka terima.
Angka aduan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan jenis pelanggaran atau hasil pemeriksaannya. Namun, keberadaannya menjadi pengingat bahwa kebijakan baru perlu memiliki mekanisme pengaduan dan pengawasan yang dapat diakses. Setiap rencana juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan bagaimana masalah ditindaklanjuti.
Revisi UU Narkotika, skema rehabilitasi BNN, dan rencana pemanfaatan pulau kosong menawarkan arah pembahasan yang berbeda. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar perubahan lokasi atau aturan, melainkan apakah kebijakan tersebut dapat mengurangi tekanan di lapas sekaligus menjaga hak warga binaan. Penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai rancangan, kriteria, serta pengawasannya akan menentukan apakah gagasan-gagasan itu dapat menjadi solusi yang layak.



