Uang Rp135.000 tersimpan di sebuah brankas di Jalan Kenari, Jakarta, ketika aparat menyelidiki perkara yang menyeret DG, mantan Menteri Kehakiman. Temuan pada 1955 itu nilainya diperkirakan setara sekitar Rp4,14 miliar saat ini jika dihitung berdasarkan harga emas.
DG ditangkap pada 12 Agustus 1955 atas perintah Kejaksaan Agung. Penangkapan tersebut menjadi salah satu perkara korupsi yang mengguncang politik pada masa awal kemerdekaan. CNBC Indonesia, dalam penelusuran terhadap catatan sejarah, menyebut DG pernah memimpin Kementerian Kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, periode 1953-1955, sekaligus menjadi ketua umum sebuah partai.
Brankas ditemukan saat penyidik menggeledah rumah
Sebelum penangkapan, aparat menggeledah rumah DG di Jalan Cut Mutia dan sebuah rumah di Jalan Kenari Nomor 22. Di lokasi kedua, mereka menemukan brankas berisi uang tersebut. Catatan koran Algemeen Indisch dagblad pada 13 Agustus 1955 menyebut pemilik brankas tidak diketahui. Namun, DG tercatat pernah mengambil uang dari alamat itu sebanyak tiga kali.
Jumlah Rp135.000 itu merupakan angka pada masa tersebut, bukan nilai uang masa kini. Perkiraan konversi yang dikutip CNBC Indonesia menggunakan harga emas sekitar Rp86 per gram pada 1955. Dengan nilai itu, uang di dalam brankas dapat membeli sekitar 1,57 kilogram emas, yang kini diperkirakan bernilai kurang lebih Rp4,14 miliar.
Penangkapan seorang mantan pejabat tinggi segera memunculkan dugaan bahwa perkara tersebut bermuatan politik. Jaksa Agung Soeprapto membantah tudingan itu dalam pemberitaan harian Merdeka pada 15 Agustus 1955. Ia menyatakan penyidikan sudah berjalan lama dan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang dianggap memadai. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap disebut mengetahui proses tersebut.
Dugaan suap terkait penerbitan visa
Perkara yang menjerat DG berpusat pada dugaan penerimaan Rp40.000 untuk membantu penerbitan visa permanen bagi Bong Kim Thjong, warga keturunan Tionghoa asal Hong Kong. Kejanggalan proses visa itu mulai ditelusuri setelah Tan Po Goan menyerahkan dokumen kepada harian Keng Po dan Kejaksaan Agung.
Tan kemudian menjadi saksi penting di pengadilan. Ia mengaku mulai menaruh curiga setelah DG memerintahkan deportasi Tjhon Hoen Nji. Tan menilai pengusiran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, lalu menelusuri perkara lain yang berkaitan dengan penerbitan visa. Laporan Java Bode pada Oktober 1955 mencatat kesaksian Tan mengenai perintah deportasi itu.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut uang suap disalurkan melalui dua perantara. Sebanyak Rp20.000 disebut diberikan lewat Soebagio, sedangkan Rp20.000 lainnya melalui Surjosuksoro, yang juga dikenal sebagai Notopuro. Penyerahan terakhir dikaitkan dengan Bong Siang Thjong, saudara Bong Kim Thjong.
DG membantah menerima uang maupun melakukan pelanggaran. Ia menyatakan keputusan deportasi diambil demi keamanan negara karena Tjhon Hoen Nji dianggap mendukung Kuomintang, Partai Nasionalis China. Mengenai urusan visa, DG berpendapat kebijakan itu telah diketahui parlemen. Ia juga menegaskan uang yang diterima para perantara merupakan urusan pribadi mereka, bukan bagian dari pembayaran kepadanya.
Hukuman dipangkas setelah mendapat grasi
Pembelaan tersebut tidak mengubah putusan. Majelis hakim menyatakan DG bersalah menerima suap Rp40.000 dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. Catatan Zutphens dagblad pada 3 Januari 1956 melaporkan putusan itu.
DG kemudian meminta grasi kepada Presiden Soekarno. Pada 19 Juli 1956, permohonan tersebut dikabulkan dan hukumannya dikurangi menjadi enam bulan. Karena masa penahanan selama proses perkara turut diperhitungkan, DG hanya perlu menjalani sisa hukuman sekitar satu bulan.
Keputusan grasi memicu kritik, termasuk dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam autobiografinya, Hatta menyebut dirinya tidak diajak membahas keputusan itu sebelum Soekarno mengabulkan permohonan DG. CNBC Indonesia mencatat kekecewaan tersebut sebagai salah satu faktor yang mendorong Hatta mundur dari jabatan wakil presiden. Perkara ini pun dikenang bukan hanya karena nilai uang dalam brankas, melainkan juga karena dampaknya terhadap hubungan di pucuk pemerintahan.




